Page 676 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Mantan menko PMK itu pun meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk
menguatkan sistem sosialisasi dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan. Sebab, dirinya
mengaku banyak mendapat pengaduan bahwa pelanggaran upah minimum kerap terjadi karena
minimnya pengawasan. "Jumlah pengawas ketenagakerjaan harus diperbanyak sehingga bisa
cepat menemukan berbagai persoalan yang terjadi antara pekerja dan perusahaan. Tentunya,
kapasitas dan kualitas dari tenaga pengawas harus mumpuni, ini jadi PR buat pemerintah,"
ucapnya.

Buruh marah

Persoalan upah ini pun, telah membuat kalangan buruh meradang. Pasalnya, harapan upah
minimum provinsi (UMP) 2022 naik di antara kisaran 7 hingga 10 persen, 'pupus' sudah setelah
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mengeluarkan rekomendasi UMP sebesar 1.09 persen.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sebanyak dua
juta buruh akan melakukan mogok kerja nasional pada Desember 2021. Langkah ini ditempuh
karena pemerintah hanya menaikkan UMP sebesar 1,09 persen.

Said mengatakan, KSPI sudah menggelar rapat dengan 60 serikat buruh tingkat nasional.
Keputusannya adalah melakukan mogok produksi secara nasional pada Desember mendatang.
"60 federasi tingkat nasional memutuskan mogok nasional, setop produksi, ini akan diikuti 2 juta
buruh, (sehingga) lebih dari ratusan ribu pabrik akan berhenti bekerja." ungkap Said. (*)

675