Page 690 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN IDA FAUZIYAH SAMPAIKAN PENETAPAN UPAH
MINIMUN (UM) TAHUN 2022
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan Upah Minimum (UM) Tahun
2022, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No.
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja /buruh agar upahnya tidak
dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.

Upah Minimum ini, merupakan salah satu program strategi nasional yang ditujukan sebagai salah
satu instrumen kebijakan pengentasan kemiskinan serta mendorong kemajuan ekonomi
Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.

" Upah Minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan,"
kata Ida Fauziyah.

Ida Fauziyah menjelaskan UM berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah,
yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK). Tidak ada lagi
penetapan UM berdasarkan Sektor, namun UMS Yang Telah ditetapkan sebelum 2 November
2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut Berakhir atau UMP / UMK di Wilayah tersebut Telah
lebih tinggi.

"Demikian UMS Tetap Berlaku Dan Harus dilaksanakan oleh pengusaha," ujar Ida Fauziyah
didampingi Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ penetapan UM tahun 2022 untuk seluruh gubernur, Ida
Fauziyah meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021.
Namun mengingat 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP harus
dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

"Dalam penetapan umk, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP," katanya.

Ida Fauziyah menegaskan semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021
adalah untuk mengurangi UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Ia menilai keadilan
antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-
masing wilayah. Ditambahkan Menaker, mencermati UM yang ada saat ini tidak memili korelasi
sama sekali dengan angka rata-rata konsumsi, median semangat atau bahkan tingkat
gerakannya.

Contohnya, ada suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai
UM hampir 2 kali dari kota.

"Ada pula, kabupaten dengan angka-angka sangat tinggi dan mayoritas penduduknya masih
bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki industri wilayah sehingga memiliki nilai UMK
yang sangat tinggi," katanya.

Kepada media, Ida Fauziyah juga memperkenaikan peluncuran upahpedia, yakni kanal informasi
milik kemnaker yang dapat dikases oleh seluruh pihak. Melalui upahpedia ini, publik dapat
mengetahui data dan informasi terkait pengupahan secara valid, akurat dan dapat diakses secara
transparan.

689