Page 685 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Berbeda dengan Diah (23) yang merupakan karyawan swasta di Banjarmasin. "Enggak apa-apa
naiknya sedikit, asalkan perusahaan bisa menerapkannya. Yang jadi masalah sudah naik sedikit,
tapi tidak diterapkan." ungkap warga Kelurahan Pemurus Baru Ini.

Sementara itu Ketua Bidang V (Kemaritiman, Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup)
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kalsel, Abdussamad Herman, mengatakan UMP
tidak berlaku bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM). "Secara realistis, memang tidak
dipungkiri kebijakan tersebut dapat meringankan pengusaha mikro dan kecil. Karena rata-rata
mereka masih merintis dan omsetnyajuga belum besar." kata Abdusamad.

Selain itu faktanya sebagian besar pengusaha mikro dan kecil memberikan upah dl bawah UMP.

"Disesuaikan dengan kesepakatan pekerja dan pengusaha. Karena kalau dipaksakan dipastikan
tidak semua pengusaha mikro dan kecil sanggup memenuhi upah minimum," ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel Gustafa YanDIYuga membenarkan UMKM tidak
diharuskan memenuhi UMP. "Kami sangat memahami kondisi UMKM terlebih pada masa pandeml
Covid-19." ujarnya.

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitani, beberapa waktu
lalu, menjelaskan UMP tidak berlaku bagi pekerja UMKM. "Dalam undang-undang dikatakan
bahwa upah minimum dikecuallkan bagi usaha mikro dan kecil." terangnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro memiliki modal
atau kekayaan bersih maksimal Rp 1 miliar dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2 miliar.

Sedangkan, usaha kecil memiliki modal usaha atau kekayaan bersih dengan nilai antara Rp 1
miliar hingga Rp 5 miliar. Penjualan tahunan usaha kecil memiliki nilai antara Rp 2 miliar hingga
Rp 5 miliar, (lis/mel/rii)

684