Page 684 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 684
negative - Gustafa Yandi (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel) Dalam undang-undang
dikatakan bahwa upah minimum dlke-cuallkan bagi usaha mikro dan kecil
Ringkasan
Para gubernur termasuk dari Kalimantan Selatan diminta Menteri Ketenagakerjaan. Ida Fauziyah.
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 paling lambat Sabtu (20/11). Ida pun pada
Selasa (16/11) memberikan angka kenaikan rata-rata UMP berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) sebesar 1.09 persen.
GUBERNUR DIMINTA BERANI
Para gubernur termasuk dari Kalimantan Selatan diminta Menteri Ketenagakerjaan. Ida Fauziyah.
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 paling lambat Sabtu (20/11). Ida pun pada
Selasa (16/11) memberikan angka kenaikan rata-rata UMP berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) sebesar 1.09 persen.
Selain diprotes sejumlah organisasi buruh di Kalsel, persentase tersebut dinilai sangat kecil oleh
anggota Komisi 4 DPRD Kalsel, Firman Yusi. Jika persentase tersebut dikalikan UMP Kalsel 2021
sebesar Rp 2.8 juta maka kenaikannya hanya sekitar Rp 30 ribu.
"Aku sih berharap gubernur mengambil langkah berani menetapkan UMP di atas hasil formulasi
kementerian itu." ujarnya. Rabu (17/11).
Soalnya, persentase dari Menaker dinilai terlalu kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan inflasi
Kalsel belum seimbang. Apalagi UMP 2021 tidak mengalami kenaikan dari 2020.
Setidaknya, menurut Firman. kenaikan UMP Kalsel setara dengan angka inflasi atau
pertumbuhan ekonomi provinsi Ini. "Inflasi antara Juli 2020 dan Juli 2021 sebesar 2.64 persen."
katanya.
Jika Gubernur Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin menetapkan UMP di atas 1.09
persen, menurut Firman, tidak masalah. Saat menetapkan UMP 2021. sejumlah provinsi
mengabaikan edaran Kemenaker. Saat itu Menaker meminta tidak ada kenaikan.
"DKI Jakarta naik 3,27 persen. Jawa Tengah naik 3.27 persen. Yogyakarta naik 3.54 persen.
Jawa Timur naik 5.6 persen, dan Sulawesi Selatan naik 2 persen." rinci politisi PKS ini.
Anggota Komisi 4, Syarifah Rugayah. Juga meminta kenaikan melebihi 1,09 persen. "Kalau bisa
sedikit lebih dari itu, karena sekarang kan semua serba mahal. Beda dengan tahun sebelumnya."
ujarnya.
Selasa. Kadisnakertrans Kalsel, Siswansyah. mengatakan kenaikan 1.09 persen merupakan batas
atas. "Kalau di provinsi masih dibahas. tapi tidak boleh lebih dari angka Itu," ujarnya.
Rengga Panca Nugraha (28), karyawan perusahaan peminjaman dana di Banjarmasin.
menyatakan angka yang dikeluarkan pemerintah sama sekail tidak menyejahterakan buruh.
Padahal UMP bisa meningkatkan perekonomian. "Sekarang ini kan perekonomian mulai bangkit.
Dengan UMP yang bertambah, otomatis roda perekonomian bakal lebih berputar." ucapnya
seraya berharap UMP Kalsel 2022 naik paling tidak 5 persen.
683

