Page 684 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 684

negative  -  Gustafa  Yandi  (Kepala  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kalsel)  Dalam  undang-undang
              dikatakan bahwa upah minimum dlke-cuallkan bagi usaha mikro dan kecil


              Ringkasan

              Para gubernur termasuk dari Kalimantan Selatan diminta Menteri Ketenagakerjaan. Ida Fauziyah.
              menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 paling lambat Sabtu (20/11). Ida pun pada
              Selasa  (16/11)  memberikan  angka  kenaikan  rata-rata  UMP  berdasarkan  data  Badan  Pusat
              Statistik (BPS) sebesar 1.09 persen.



              GUBERNUR DIMINTA BERANI

              Para gubernur termasuk dari Kalimantan Selatan diminta Menteri Ketenagakerjaan. Ida Fauziyah.
              menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 paling lambat Sabtu (20/11). Ida pun pada
              Selasa  (16/11)  memberikan  angka  kenaikan  rata-rata  UMP  berdasarkan  data  Badan  Pusat
              Statistik (BPS) sebesar 1.09 persen.

              Selain diprotes sejumlah organisasi buruh di Kalsel, persentase tersebut dinilai sangat kecil oleh
              anggota Komisi 4 DPRD Kalsel, Firman Yusi. Jika persentase tersebut dikalikan UMP Kalsel 2021
              sebesar Rp 2.8 juta maka kenaikannya hanya sekitar Rp 30 ribu.

              "Aku sih berharap gubernur mengambil langkah berani menetapkan UMP di atas hasil formulasi
              kementerian itu." ujarnya. Rabu (17/11).

              Soalnya, persentase dari Menaker dinilai terlalu kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan inflasi
              Kalsel belum seimbang. Apalagi UMP 2021 tidak mengalami kenaikan dari 2020.

              Setidaknya,  menurut  Firman.  kenaikan  UMP  Kalsel  setara  dengan  angka  inflasi  atau
              pertumbuhan ekonomi provinsi Ini. "Inflasi antara Juli 2020 dan Juli 2021 sebesar 2.64 persen."
              katanya.


              Jika  Gubernur  Sahbirin  Noor  yang  akrab  disapa  Paman  Birin  menetapkan  UMP  di  atas  1.09
              persen,  menurut  Firman,  tidak  masalah.  Saat  menetapkan  UMP  2021.  sejumlah  provinsi
              mengabaikan edaran Kemenaker. Saat itu Menaker meminta tidak ada kenaikan.

              "DKI Jakarta naik 3,27 persen. Jawa Tengah naik 3.27 persen. Yogyakarta naik 3.54 persen.
              Jawa Timur naik 5.6 persen, dan Sulawesi Selatan naik 2 persen." rinci politisi PKS ini.

              Anggota Komisi 4, Syarifah Rugayah. Juga meminta kenaikan melebihi 1,09 persen. "Kalau bisa
              sedikit lebih dari itu, karena sekarang kan semua serba mahal. Beda dengan tahun sebelumnya."
              ujarnya.
              Selasa. Kadisnakertrans Kalsel, Siswansyah. mengatakan kenaikan 1.09 persen merupakan batas
              atas. "Kalau di provinsi masih dibahas. tapi tidak boleh lebih dari angka Itu," ujarnya.

              Rengga  Panca  Nugraha  (28),  karyawan  perusahaan  peminjaman  dana  di  Banjarmasin.
              menyatakan angka yang dikeluarkan pemerintah sama sekail tidak menyejahterakan buruh.

              Padahal UMP bisa meningkatkan perekonomian. "Sekarang ini kan perekonomian mulai bangkit.
              Dengan  UMP  yang  bertambah,  otomatis  roda  perekonomian  bakal  lebih  berputar."  ucapnya
              seraya berharap UMP Kalsel 2022 naik paling tidak 5 persen.



                                                           683
   679   680   681   682   683   684   685   686   687   688   689