Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa mendesak pemerintah untuk segera menaikan upah
minimum kabupaten (UMK) tahun depan. Mereka menilai naiknya tingkat kebutuhan hidup di
Garut belum sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, akibat rendahnya pengupahan.

Ketua KASBI Kabupaten Garut Gugun Gunadi mengatakan tingginya angka kebutuhan hidup
menjadi salah satu pertimbangan pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut
untuk segera menaikan UMK.

"Saat ini besaran upah Rp 1.961.000. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap kebutuhan hidup
layak (KHL) buruh sesuai undang-undang no 13 Tahun 2003, maka kenaikan UMK Garut sudah
selayaknya di atas Rp 2 juta," ujarnya di sela-sela aksi unjuk rasa, Kamis (18/u).

Bahkan menurut Gun Gun, jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015 pun, maka kenaikan upah
minimum adalah berkisar 6 persen per tahun. Ia menilai, selama ini penentuan UMK di Garut
lebih banyak dicampuri urusan politik yang menyebabkan perhatian pemerintah terhadap
kebutuhan hidup pekerja terabaikan.
"Angka Rp2,25 juta itu atas dasar perhitungan riil tanpa politisasi. Makanya kami menuntut
kepada kepala daerah untuk memperhatikan nasib kaum buruh," ucapnya.

Namun demikian, aksi para buruh untuk bertemu langsung dengan Bupati Garut Rudy Guna wan
guna menyampaikan tuntutannya tidak terlaksana. Pasalnya orang nomor satu di Kabupaten
Garut tersebut saat ini sedang berada di luar kota melakukan kunjungan kerja.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut Ricky Darajat membenarkan jika saat ini bupati
Garut sedang berada di luar kota sehingga tidak bisa menemui para buruh untuk be-raudensi.

"Benar, saat ini Pak bupati sedang berada di luar kota, besok (hari ini-red) perwakilan buruh
akan di undang untuk bertemu dengan pa bupati menyampaikan aspirasinya, sudah
Dijadwalkan," katanya.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pernah mengatakan jika
penetapan upah minimum provinsi (UMP) semua provinsi akan dilakukan paling lambat pada 21
November 2021 dengan prosesnya harus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021 dan karena 21
November merupakan hari libur nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari
sebelumnya yaitu tanggal 20 November," kata Menaker Ida dalam konferensi pers virtual yang
dipantau dari Jakarta, Selasa (16/11).

Sementara untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dilakukan paling lambat pada
30 November 2021 dan harus dilakukan setelah adanya penetapan UMP. Ida menjelaskan bahwa
batas waktu penetapan itu juga sudah ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri
561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022. (ags)**

Caption:

RATUSAN buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
menggelar aksi unjuk rasa di kompleks perkantoran Pemkab Garut. Jln. Pembangunan,
Kecamatan Tarogong Kidul. Kamis (18/11).

81