Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 117
Dalam kunjungannya, Ida ingin para peserta pelatihan tidak hanya mahir dalam skill
tapi dari hasil pelatihan itu, para peserta harus dapat diserap di sektor industri dan
bekerja.
"Karena kita tidak hanya sekedar mempersiapkan mereka memiliki tenaga yang
kompeten, tapi juga diserap oleh industri, itu yang saya lihat teman-teman BLK
Bandung saya melihat sendiri itu sudah disiapkan oleh teman-teman BLK,"
ungkapnya.
Ida juga berbincang dengan para peserta. Dalam perbincangannya, Ida
mendapatkan kabar baik bila setelah pelatihan di BLK sejumlah peserta akan
melakukan magang di sejumlah perusahaan.
"Saya juga sudah mendengar langsung dari peserta BLK, ada yang akan ikut
pemagangan dan berikutnya setelah pemagangan mereka akan diterima di
perusahaan yang sudah bekerjasama dengan BLK Bandung," jelasnya.
Pemerintah akan terus mengebut penyerapan tenaga kerja untuk menurunkan
angka pengangguran di Indonesia.
"Yang ingin kita respons adalah pengangguran, meskipun turun, tapi masih tinggi,
kita juga punya teman-teman yang ter PHK. Kita juga punya pekerjaan, mereka-
mereka yang bekerja tapi karena perkembangan teknologi membutuhkan
peningkatan skill," ujarnya.
Kerja sama dengan training center milik swasta pun sangat dibutuhkan, karena bila
tidak bekerjasama pengurangan angka pengangguran akan lama.
"Jadi kalau dilihat kebutuhannya tidak hanya mengandalkan program yang ada di
BLK-BLK. Program kartu pra kerja misalnya, tidak hanya dilakukan BLK pemerintah
tapi kerjasama dengan training center yang ada di industri dan lembaga swasta. Itu
semua kolaborasi, karena kalau hanya mengandalkan BLK kita tidak akan bisa
menyelesaikan dalam waktu cepat," tuturnya.
Ida juga menyebutkan, banyak BLK yang diberikan kepada pemerintah daerah akan
dikembalikan kembali ke Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak dapat
terpenuhi kebutuhannya oleh APBD.
"Ada beberapa BLK, yang pemerintah daerahnya merasa tidak sanggup membiayai
kebutuhan pelatihan, tidak sanggup membiayai operasional, maintenance, dan
intstrukturnya harus di upgrade terus," katanya.
"Banyak daerah yang tidak mampu APBD nya, kalau seperti itu maka mereka
meminta kepada Pemerintah Pusat menerima kembali BLK yang dulu diserahkan
kepada pemerintah daerah," pungkasnya.
Page 116 of 175.
