Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 154
Pasalnya, saat ini, undang-undang tidak mengizinkan pengusaha untuk
mempekerjakan buruh/pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
selama lebih dari dua tahun untuk pekerjaan yang sifatnya permanen.
"Namun, ketentuan tersebut akan dihapuskan jika RUU Omnibus ini disahkan. Ini
akan mendorong pengusaha untuk terus-menerus mempertahankan pekerja dengan
kontrak yang tidak menjamin keamanan kerja," terang dia.
Keempat, Undang-undang Omnibus dinilai akan menghapus batasan untuk
outsourcing buruh/pekerja dan perlindungan skema kesehatan dan pensiun. Sebab,
saat ini outsourcing hanya diperbolehkan untuk lima jenis pekerjaan yang bukan
bagian dari bisnis inti perusahaan.
Namun, jika perubahan yang diusulkan disahkan, maka tidak akan ada lagi
hambatan bagi pengusaha untuk melakukan outsourcing di semua kegiatan usaha
mereka, yang menjadikan buruh/pekerja tidak memiliki keamanan kerja seperti
buruh/pekerja bekerja dengan dasar per jam dst. Akibatnya, banyak pekerja tidak
akan terlindungi dari skema perlindungan asuransi kesehatan dan pensiun.
Kelima, Undang-undang Omnibus Law akan menyebabkan risiko kesehatan dan
keselamatan yang signifikan. Sementara batas 40 jam kerja per minggu
dipertahankan dalam UU Omnibus, batasan harian akan dihapus. Jam kerja
maksimum yang diperbolehkan akan meningkat, yang dapat menyebabkan risiko
kesehatan dan keselamatan yang signifikan.
Keenam, konsultasi dengan serikat buruh/ serikat pekerja akan dihapus. Ia menilai,
persyaratan untuk berkonsultasi dengan serikat buruh/ serikat pekerja guna
meminimalkan hilangnya pekerjaan dan mengambil langkah-langkah demi
mengurangi dampak buruk dari pemutusan hubungan kerja dalam hal terjadi
restrukturisasi akan dihapus.
Shoya mengatakan, setiap amandemen yang diusulkan dalam RUU ini seharusnya
tidak boleh mengurangi hak dan manfaat yang sudah dijamin oleh peraturan dan
perundang-undangan.
Ia menyebutkan, mengurangi standar ketenagakerjaan hanya akan mendorong
penyebaran pekerjaan berupah rendah, pekerjaan rentan dan menghambat suatu
negara dalam mengembangkan pekerjaan dengan keterampilan tinggi yang lebih
stabil.
"Oleh karena itu, ITUC-AP mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mencabut
RUU Omnibus yang diusulkan dan menyerukan konsultasi terbuka dan konstruktif
dengan mitra sosial dalam menyusun RUU yang diusulkan tersebut," tutur Shoya.
Page 153 of 175.
