Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 153

DUKUNG PENOLAKAN OMNIBUS LAW, SERIKAT BURUH ASIA PASIFIK SOROTI ENAM HAL
               Title
                              INI
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      11 Maret 2020
                              https://nasional.kontan.co.id/news/dukung-penolakan-omnibus-law-serika t-buruh-asia-
               Page/URL
                              pasifik-soroti-enam-hal-ini
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative












               Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional - Asia Pasifik (ITUC-AP)
               Shoya Yoshida, menyatakan dukungan penuh kepada kaum pekerja di Indonesia,
               khususnya kepada afiliasi ITUC-AP di Indonesia yakni Konfederasi Serikat Pekerja
               Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dalam
               menolak usulan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.


               "Kami mengetahui bahwa usulan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang
               diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari
               2020 ditentang secara luas oleh kaum Pekerja/Buruh di Indonesia dan mendapatkan
               kecaman keras karena dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan serikat
               buruh/ serikat pekerja," kata Shoya, Rabu (11/3).

               Sesuai RUU yang ada saat ini, Shoya menyoroti RUU Omnibus Cipta Kerja yang
               dinilai akan mengarah pada fleksibilitas yang lebih besar dan mengurangi
               kesejahteraan buruh/pekerja secara signifikan. Hal itu karena beberapa hal antara
               lain:

               Pertama, usulan RUU Omnibus Law ini berisiko melemahkan upah minimum. Hal ini
               karena RUU cipta kerja dinilai akan menghilangkan acuan upah minimum di tingkat
               kota / kabupaten dan sektoral, dan hanya mengacu pada upah minimum provinsi.

               Tingkat upah minimum akan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi di tingkat
               provinsi, bukan berdasarkan dari biaya hidup sebenarnya.

               Kedua, ketentuan penting terkait pembayaran pesangon akan dihapus. Hal ini dinilai
               akan mempermudah perekrutan dan pemecatan buruh/pekerja bagi pengusaha, dan
               pada saat yang sama merampas kesejahteraan yang signifikan dari buruh/pekerja.

               Misalnya, buruh/pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak akan lagi
               mendapatkan manfaat dari uang pesangon.

               Ketiga, RUU omnibus law cipta kerja juga dinilai akan menghapus batasan terhadap
               penggunaan berlebihan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang
               bersifat permanen.





                                                      Page 152 of 175.
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158