Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 167
Salah satunya, bisa saja pihak perusahaan mencoba mengurangi jam kerja
pegawainya dengan cara apapaun. Contohnya, upah buruh hanya akan dibayar
berdasarkan hitungan kerja selama 22 hari.
Padahal, sistem gaji membayarkan upah buruh berdasarkan durasi kerja selama
satu bulan penuh dengan durasi 40 jam per harinya. Dannis menilai, buruh akan
mendapat upah yang semakin sedikit ketimbang dengan sistem gaji meski
nominalnya dibawah UMK.
Selain itu, lanjutnya, ada juga hal-hal lain dalam Omnibus Law yang dipandang
sangat merugikan para buruh. Antara lain, mengurangi nilai atau nominal pesangon,
fleksibilitas pasar kerja, penerapan sistem outsourcing , dan penghapusan jaminan
sosial pekerja.
"Yang parah adalah penghilangan sanksi pidana kepada pengusaha. Karena sampai
hari ini hanya 1 hingga 2 kasus secara nasional, pengusaha yang dipidana. Tapi
bukan pemilik usahanya ya. Lebih kepada oknum HRD-nya," katanya.
Senada, Ketua Umum DPP FSKEP KSPI Sunandar mengatakan, pasal tentang Upah
Minimum Propinsi (UMP) pada Omnibus Law adalah yang paling krusial.
Menurutnya, buruh hanya akan mendapat gaji sebesar Rp1,7 juta jika UMP pada
Omnibus Law benar-benar diterapkan.
"Sudah jelas menghilangkan prinsip jaminan pendapatan yang ini berbicara UMK
akan dihilangkan dganti upah minimum provinsi dan upah kesepakatan. Upah
kesepakatan kalau ditetapkan akan jadi persoalan yang tidak ada jaminan," kata
Sunandar.
Dirinya juga menyoroti soal penghapusan jaminan sosial untuk pekerja. Menurutnya,
tidak adil jika jaminan sosial dihapuskan bukan hanya untuk pekerja kontrak, tapi
juga bagi pegawai tetap.
"Kemudian jaminan sosial tidak ada yang dapat jaminan ini karena rata-rata di
dalam omnibus terkait tentang menjadi pekerja tetap tidak ada hanya pekerja
kontrak," ucapnya..
Page 166 of 175.
