Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 165

OMNIBUS LAW LANGGAR KONVENSI ILO, INDONESIA BISA KEHILANGAN SUBSIDI TARIF
               Title
                              DAGANG DUNIA
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      11 Maret 2020
                              https://politik.rmol.id/read/2020/03/11/424971/omnibus-law-langgar-kon vensi-ilo-
               Page/URL
                              indonesia-bisa-kehilangan-subsidi-tarif-dagang-dunia
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               Langkah pemerintah untuk menggenjot perekonomian Indonesia melalui omnibus
               law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai berpotensi terjadi pelanggaran.

               Pakar: Tabrakan Kepentingan Dalam Menyatukan 79 UU Sulit Dibayangkan
               Omnibus Law Ubah Uang Pesangon Jadi JKP, KSPI: Itu Mah Akal-akalan Pemerintah
               Dari kacamata konfederasi buruh internasional yang tergabung dalam International
               Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP), ada dua poin dugaan
               pelanggaran yang bisa digugat ke mahkamah internasional.


               "Terkait omnibus law ini ada hal-hal yang mungkin dianggap konvensi sebagai hal
               yang fundamental. Nomor 87 dan 98, terkait dengan kebebasan berserikat dan hak
               untuk berunding bersama," ucap Sekretaris Jenderal ITUC-AP, Shoya Yoshida di
               Hotel San Pacific, Jakarta, Rabu (11/3).


               "Ini bisa menjadi subjek untuk diajukan ke komite pengawasan terkait dengan yang
               ada di ILO (organisasi perburuhan internasional), terkait pelaksanaan omnibus law
               ini karena melanggar 2 konvensi yang fundamental tersebut," sambungnya.

               Sebagai lembaga buruh internasional, Shoya Yoshida mengaku siap mem-  backup
               tuntutan konfederasi serikat buruh di Indonesia mengenai omnibus law RUU
               Ciptaker.

               "Mungkin kawan-kawan kita di ITUC bisa meminta, misalnya Uni Eropa untuk bisa
               menghambat atau menghilangkan GSP (  Generalize System of Preferences  ). Ini
               adalah preferensi yang diberikan satu negara ketika mereka mau melakukan
               perdagangan," terang Shoya Yoshida.

               "Ada preferensi misalnya tarif yang lebih rendah, subsidi tarif. Ini bisa dihilangkan
               oleh Uni Eropa," tambahnya. Ia pun memeberikan contoh terkait pencabutan GSP
               Uni Eropa kepada Kamboja. "Sebagai contoh 12 Februari kenarin Uni Eropa telah
               mencabut GSP atau subsidi tarif kepada Kamboja," ucap Shoya Yoshida.

               "Terkait dengan ini, ITUC global dan ITUC-AP ada di sini untuk membantu
               mendukung afiliasi kita di sini, KSPI dan KSPSI. Jika kami diminta untuk
               mendukung, maka kami ada di sini," pungkasnya.


               EDITOR:  DIKI TRIANTO   Tag:  OMNIBUS LAW  RUU CIPTAKER  BURUH.



                                                      Page 164 of 175.
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170