Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 166
Title DEMO OMNIBUS LAW, SERIKAT BURUH SURABAYA TOLAK UPAH PER JAM
Media Name gatra.com
Pub. Date 11 Maret 2020
Page/URL https://www.gatra.com/detail/news/471844/hukum/demo-omnibus-law-serika t-buruh-
surabaya-tolak-upah-per-jam
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Surabaya, Omnibus Law masih mendapat penolakan. Kali ini, penolakan datang dari
ribuan elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat miskin Jawa Timur di Surabaya.
Pantauan ada ribuan massa dari GMNI, FSBI, KSPI, dan 37 organisasi serikat buruh
yang lain yang tergabung dalam Gerakan Tolak (Getol) Omnibus Law. Mereka
berkumpul, lalu berdemo dan berorasi di jalan Frontage Barat Ahmad Yani sejak
pukul 13.00 WIB.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap sejumlah pasal yang mengintervensi hak
asasi para buruh dalam Omnibus Law, termasuk penghapusan Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK).
Koordinator Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan dan Aksi Getol, Dannis
Seniar Yullea Paripurna mengatakan, salah satu pasal tersebut adalah definisi baru
tentang cuti melahirkan dan haid. Aturan tersebut termaktub dalam Omnibus Law
pasal 99 ayat 2.
"Padahal pada Undang-undang sebelumnya tidak mengatur terkait haid yang
dimaknai sakit. Pasal 13 Undang-undang tahun 2003, haid itu dimaknai sebagai
kodrat," kata Dannis di jalan Frontage Barat Ahmad Yani, Rabu (11/3).
Terkait sistem gaji pokok berdasarkan UMK yang dicurigai akan diganti dengan upah
berdasarkan jam kerja, juga menjadi perhatian para buruh. Dannis menjelaskan,
upah berdasarkan jam kerja tersebut sangat merugikan.
Bahkan, jika dibandingkan dengan sistem UMK yang pada realisasinya, banyak
perusahaan tidak membayar gaji sesuai UMK. Hitung-hitungannya, buruh hanya
akan mendapat upah sebesar Rp27 ribu per jam jika Omnibus Law itu lolos.
"Contoh, (tidak bekerja) kalau sakit, menjalankan ibadah sesuai agama, cuti
melahirkan. Dengan (upah) hitungan jam, maka tidak akan dibayarkan (sesuai
sistem gaji bulanan). Ini jelas merugikan," jelas Dannis.
Dannis menduga, bahwa aturan tersebut hanya akal-akalan saja. Ditambah, aturan
tersebut juga akan membuka kesempatan bagi pihak perusahaan untuk berbuat
curang.
Page 165 of 175.
