Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 91

MARAK DEMO OMNIBUS LAW, GANJAR HIMPUN OPINI PUBLIK UNTUK SAMPAIKAN KE
               Title
                              PRESIDEN
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      11 Maret 2020
                              https://www.merdeka.com/peristiwa/marak-demo-omnibus-law-ganjar-himpun -opini-
               Page/URL
                              publik-untuk-sampaikan-ke-presiden.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law terjadi di beberapa daerah termasuk Jawa
               Tengah. Para demonstran menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah untuk
               menyuarakan aspirasinya pada Rabu (11/3/2020).

               Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang sedang memimpin acara
               Musrenbangwil Kedungsepur tidak dapat menemui para demonstran. Meski
               demikian, Ganjar menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima masukan
               serta kritikan masyarakat dan siap menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden.

               "Saya menerima semua masukan lewat berbagai kanal. Demo boleh, tapi
               sebenarnya ini bisa dirembug dan dibicarakan dengan baik dengan cara duduk
               bersama," kata Ganjar saat ditemui usai memimpin Musrenbangwil Kedungsepur di
               Kota Lama Semarang.

               Meskipun Omnibus Law adalah urusan pemerintah pusat, namun dirinya tidak mau
               hanya berpangku tangan. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dirinya
               berinisiatif membuka saluran masukan dari masyarakat.


               "Ya memang ada yang mengatakan bahwa ini bukan urusan saya, tapi mereka kan
               demonya ke saya. Makanya saya usul, lebih baik kita duduk bersama. Nanti konsep,
               draf atau tulisan terkait masing-masing bisa disampaikan ke saya dan akan saya
               lanjutkan ke pusat, apakah ke Presiden, Kementerian Tenaga Kerja atau lainnya,"
               terangnya.

               Tidak setuju dengan Omnibus Law lanjut Ganjar boleh-boleh saja. Namun,
               ketidaksetujuan itu harus disampaikan dengan opini yang baik dan sesuai dengan
               argumentasi yang mendukung.

               "Semua harus berawal dari membedah pasal-pasal Omnibus Law agar clear, mana
               yang ditolak, mana yang harus diperbaiki dan lainnya. Sebenarnya saya hanya
               butuh daftar isian masalahnya seperti apa," tegasnya.






                                                       Page 90 of 175.
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96