Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 93

Title          SERIKAT BURUH PENDUKUNG JOKOWI TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
               Media Name     cnnindonesia.com
               Pub. Date      11 Maret 2020
               Page/URL       https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200311155759-32-482519/serikat -buruh-
                              pendukung-jokowi-tolak-omnibus-law-cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               Jakarta - Konfederasi Serikat  Buruh  Sejahtera Indonesia (KSBSI) menolak
               rancangan undang-undang (RUU)  Omnibus Law  Cipta Kerja. KSBSI merupakan
               pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

               Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan RUU tersebut terlampau merugikan
               pekerja. KSBSI akan memutuskan untuk turun ke jalan menolak draf RUU yang
               dirumuskan pemerintahan periode kedua Jokowi itu.


               "Kami ini pendukung Jokowi dua periode, tetapi bukan berarti kalau kita mendukung
               beliau tidak boleh mengkritik. Kita harus kritik kebijakan yang dibuat tidak pro
               dengan kita," kata Elly dalam jumpa pers di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (11/3).

               Menurut Elly, ada tiga alasan KSBSI menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
               Pertama, mereka menilai RUU itu bertentangan dengan amanat pasal 27 ayat 2 dan
               pasal 28 D UUD 1945.


               Menurutnya, pemerintah dimandatkan untuk menjamin hak setiap warga negara
               atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Amanat itu dilanggar dengan
               penghapusan upah minimum di tingkat kabupaten/kota dan pesangon.


               Kedua, RUU itu dinilai membahayakan nasib pekerja dengan sistem kontrak baru.
               RUU Omnibus Law Cipta Kerja tak membatasi masa kontrak yang diberlakukan
               perusahaan kepada para pekerjanya.


               Ketiga, KSBSI menilai perumusan RUU itu menyalahi peraturan perundang-
               undangan. Sebab pihak pekerja tidak dilibatkan dalam perumusan. Pemerintah baru
               melibatkan serikat buruh secara sepihak saat draf itu telah diserahkan ke DPR.

               "Kami merasa dijebak untuk mendelegitimasi bahwa serikat buruh mendukung RUU
               ini dengan masuknya kita ke tim, dan kita ramai-ramai di sana," ungkap Elly.


               Kendati demikian, Elly masih menaruh harapan kepada Jokowi. Dia yakin
               pemerintah akan mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Oleh karenanya, ia
               mengusahakan hal itu dengan mengajak para buruh melakukan aksi unjuk rasa
               pada 23 Maret 2020.








                                                       Page 92 of 175.
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98