Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 94
"Siapapun yang jadi pemimpin negara, pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi
pendukung tidak boleh diam, tidak boleh pasif agar dia tahu mana yang salah
tentang keputusan yang sudah dilakukan," ucapnya.
Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan pemerintah ke DPR RI pada
Rabu (12/2). RUU ini adalah usulan Joko Widodo dalam periode kedua
pemerintahannya.
Aturan tersebut menggabungkan 79 undang-undang untuk merampingkan
perundang-undangan. Jokowi mengklaim RUU itu dapat menarik investasi asing
karena mampu menciptakan kemudahan melakukan usaha.
RUU itu memicu penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama dari
serikat pekerja. Serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh
Indonesia bakal menggelar aksi di di 24 provinsi pada 23 Maret mendatang.
Berpotensi Picu Gejolak Pengamat Hukum Universitas Indonesia Andri W. Kusuma
menilai Omnibus Law akan memicu gejolak bila dipaksakan untuk disahkan.
Menurut Andri, Omnibus Law berpotensi melanggar prinsip hukum tata negara.
Bahkan, kata dia, omnibus law dapat menarik kembali kewenangan daerah ke
pemerintah pusat.
Pelanggaran paling mendasar, kata Andri, adalah Undang-Undang dapat dicabut dan
digantikan hanya dengan Peraturan Pemerintah.
"Ini jelas melanggar UUD kita dan mengkebiri kewenangan DPR selaku legislator,
yang lebih parah Perda dapat dicabut, belum lagi peraturan-peraturan lain yang
saling tumpang tindih," katanya kepada CNNIndonesia.com , Rabu (11/3).
Dia menambahkan, maksud dari Omnibus Law ini awalnya mungkin hampir sama
dengan ide kodifikasi saat rezim hukum perdata jaman belanda yang menghasilkan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saat ini, di Belanda, kata dia, sudah sekian
kali mengalami revisi.
Namun, kata dia, kalau dilihat isi dari omnibus law, bukanlah seperti yang dilakukan
di kodifikasi hukum perdata. Kodifikasi di jaman Belanda lebih bertujuan untuk
mempermudah masyarakat dan penegak hukum untuk mempelajari dan memahami
hukum, yang tadinya beberapa rezim hukum diatur dalam aturan sendiri-sendiri,
menjadi dibukukan.
"Ini berbeda sekali dengan Omnibus Law," katanya.
Dia mencontohkan, aturan di Omnibus Law seperti terbukanya peluang tenaga kerja
kasar asing ( unskill labour ) dapat bekerja di RI.
"Tentu ini melanggar prinsip kita bernegara, perlindungan terhadap warga negara,
filosofi UU ketenagakerjaan, bahkan UUD," katanya.
Page 93 of 175.
