Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020

ABAIKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, PERUSAHAAN SIAP-SIAP DIBIDIK
Title
KEJAKSAAN
Media Name rri.co.id
Pub. Date 11 Maret 2020
http://rri.co.id/post/berita/799383/jaksa_menyapa/abaikan_perlindungan
Page/URL
_sosial_ketenagakerjaan_perusahaan_siapsiap_dibidik_kejaksaan.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Mataram : Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mulai membidik perusahaan yang
tidak mengikutsertakan karyawannya untuk memperoleh perlindungan jaminan
social ketenagakerjaan. Selain itu, membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK untuk menagih tunggakan iuran
kepesertaan perusahaan.

"Jadi sesungguhnya kita datangi perusahaan-perusahaan itu untuk kita sosialisasi
tentang kemanfaatan dari BPJS Ketenagakerjaan ini," ungkap Kepala Kejaksaan
Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH usai membuka rapat kerja bersama BPJS
Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua di Mataram, selasa
(11/3/2020).

Dia mengatakan, upaya itu dilakukan sebagai komitmen Kejaksaan sebagai jaksa
pengacara negara atas nama BPJS Ketenagakerjaan. Namun sebelum penagihan itu
dilakukan, pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada setiap
perusahaan, tentang aturan hukum dan manfaat kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan.

"Kita selaku jaksa pengacara negara, kejaksaan tinggi NTB ditunjuk untuk mewakili
BPJS Ketenagakerjaan untuk sosialisasi dan penagihan tentang iuran jaminan social
ketenagakerjaan khusus diwilayah NTB. Kita sebenarnya sudah dari tahun lalu dan
kita komitmen untuk meningkatkan pelayanan kami untuk memaksimalkan
penagihan itu," jelasnya.

Nanag Sigit menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan mengirimkan
surat edaran kepada setiap perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya,
terutama bagi mereka yang masih menunggak pembayaran iuran BPJS
Ketenagakerjaan. Selain itu meningkatkan pemahaman kepada pimpinan
perusahaan, tentang pentingnya karyawan perusahan menjadi anggota BPJS
Ketenagakerjaan.

Nanang juga akan memberikan peringatan kepada perusahaan yang enggan
memperjuangkan karyawannya mendapat perlindungan social ketenagakerjaan
karena berpotensi melawan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Page 97 of 175.