Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 99
"Pendampingan hukum ini yang kita damping BPJS ya bukan pengusaha baik
didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kita memaksimalkan pelaku usaha
untuk menyetorkan iuran atau kewajibannya. Tahapannya ya kami langsung
datangi, kalau sudah datangi tapi masih juga, ya kita ambil jalur hukum," jelas
Nanang.
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua
(BANUSPA), Deny Yusyulian mengatakan pada tahun lalu, BPJS sudah menyerahkan
161 surat kuasa khusus kepada Kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri diwilayah
Banuspa dan pada tahun ini sudah menyerahkan 81 surat.
Keterlibatan Kejaksaan juga dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran
perusahaan untuk membayar iurannya dengan lancar serta semakin aktifnya
keikutsertaan perusahaan menjadi peserta Bpjamsostek.
"Dari 81 surat kuasa khusus yang kami serahkan kepada kejaksaan, 30 persen
diantaranya cukup efektif dan mereka mau ikut. Alhamdulillah mereka daftar
sebagai peserta, jadi kerjasama ini memang sangat efektif. Harapan kita, segera
melakukan turun ke lapangan terkait dengan badan usaha yang belum juga patuh,"
ujarnya.
"Kami juga sangat mendukung surat edaran yang dalam waktu dekat ini dikirim ke
badan usaha oleh Kejaksaan, dalam SE itu nanti badan usaha harus melaporkan
upahnya besarannya dan lain sebagainya, sehingga badan usaha juga mengetahui
konsekwensi hukum jika tidak patuh pada aturan perundang-undangan yang
berlaku," tutup Deny..
Page 98 of 175.
