Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 95
Andri menyarankan bila RUU omnibus law sudah terlanjur dibuat dan diserahkan ke
DPR, sebaiknya DPR mempelajari dan bahkan melakukan perbaikan yang mendasar
terhadap omnibus law.
Kata dia, ada cara terakhir yang disediakan konstitusi kita yaitu judicial review (JR)
di mahkamah konstitusi. Namun, menurutnya, jangan sampai omnibus law dibawa
ke JR karena akan mengundang partisipasi masyarakat secara meluas, yang
ujungnya akan dapat menyebabkan tensi politik bergejolak kembali.
"Lebih bijak jika DPR membentuk Panja atau bahkan Pansus," katanya, "Sekali lagi
jangan sampai omnibus law ini dapat disalahgunakan oleh oknum pemerintah pusat
dalam menjalankan kekuasaannya." (dhf/ugo).
Page 94 of 175.
