Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2019
P. 54
"Pekerja harus bisa memahami kondisi ini. Bahwa begitulah kondisi perusahaan,
sehingga dilakukan perundingan yang besaran tidak sesuai dengan Upah Minimum
2020. Jadi, kedua belah pihak bisa menerima pun kalau jumlah di bawah UMK,"
imbuhnya.
Saut juga menegaskan, diktum 7 huruf D merupakan kebijakan tepat manakala
melihat kondisi industri padat karya yang mengalami penurunan dalam
keberlangsungan usahanya.
Hal tersebut terlihat dari data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Jabar. Dalam kurun 2016-2019, misalnya, 45 perusahaan industri
garmen tutup, 4 perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja, 2 perusahaan
pindah kab/kota di Jabar, dan 7 perusahaan lainnya pindah provinsi. Penutupan,
pengurangan, dan perpindahan itu membuat 83.192 orang kehilangan pekerjaan.
Apalagi, menurut Saut, perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi
memperbolehkan perusahaan pindah ke daerah yang upah minimum lebih rendah
maupun tutup permanen --tanpa ada hambatan.
"Bila pengusaha tidak mampu, ada kemungkinan untuk pindah. Pengusaha
keberatan dengan UMK, dia punya hak untuk pindah ke UMK yang lebih rendah.
Tidak ada hambatan. Kalau dalam UU kita disebutkan pengusaha yang pindah
berhak membawa atau mem-PHK," ucapnya.
"Yang saya khawatirkan bukan keputusan, tetapi dampak sosial ekonomi yang
dihasilkan oleh perundang-undangan. Ada hak dari pekerja untuk mendapatkan
kenaikan, tetapi para pekerja punya risiko kehilangan pekerjaan," tambahnya.
Page 53 of 82.
