Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2019
P. 58
Akun Kementerian Kesehatan RI @KemenkesRI juga ikut meramaikan media sosial
Twitter dengan cuitan untuk ucapan Hari Disabilitas Internasional , " Selamat
Hari Disabilitas Internasional . Bersama kita wujudkan Indonesia Inklusi dengan
menghapuskan perbedaan untuk mencapai disabilitas unggul dalam kerangka
Indonesia maju." Dikutip dari internationalcommunicationprojectcom , tema
"Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking
action on the 2030 Development Agenda", berarti bahwa kita semua harus melihat
ke masa depan dan dapat menghadapi segala hambatan yang ada.
Masa depan dimana tidak ada perlakuan beda terhadap mereka yang menyandang
gangguan disabilitas.
Agenda 2030 berjanji untuk "leave no one behind".
Diperkirakan bahwa pemerintah, orang-orang penyandang cacat dan organisasi
perwakilan mereka, lembaga akademik dan sektor swasta akan bekerja sebagai
"tim" to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).
Penyandang Cacat atau 'disabilitas' secara khusus disebutkan 11 kali dalam Agenda
2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Kecacatan termasuk dalam target 4, 8, 10, 11 dan 17: Target 4: Menjamin
pendidikan yang setara dan dapat diakses dengan membangun lingkungan belajar
yang inklusif dan memberikan bantuan yang dibutuhkan untuk para penyandang
cacat.
Target 8: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pekerjaan penuh
dan produktif yang memungkinkan para penyandang cacat untuk sepenuhnya
mengakses pasar kerja.
Target10: Menekankan inklusi sosial, ekonomi, dan politik para penyandang cacat.
Target 11: Menciptakan kota dan sumber daya air yang dapat diakses, sistem
transportasi yang terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan, menyediakan
akses universal ke ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, dan hijau.
Target 17: Menggarisbawahi pentingnya pengumpulan data dan pemantauan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, penekanan pada disaggregasi data disabilitas.
Proyek Komunikasi Internasional secara khusus bekerja untuk memastikan bahwa
kesulitan dan gangguan komunikasi diakui sebagai cacat.
Karena komunikasi adalah hak asasi manusia yang mendasar.
(Tribunnews.com/Yurika Nendri).
Page 57 of 82.
