Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2019
P. 60
Mayoritas PRT belum terorganisir dan belum ada wadah yang mempresentasikan
dalam melakukan pendampingan, pembelaaan terhadap PRT yang mengalami
masalah atau kasus.
Menurutnya, hal hal seperti itu belum diatur dalam Permenaker No.2/2015. Di
samping itu, hak libur dan cuti bagi pekerja juga tidak memiliki pengaturan yang
jelas.
Dalam pasal 7 Permenaker nomor 2/2015 huruf (e) dan (f) disebutkan bahwa PRT
mempunyai hak waktu istirahat yang cukup dan hak cuti sesuai dengan
kesepakatan.
Sedangkan dalam usulan JALA PRT Indonesia, mereka meminta bahwa PRT berhak
atas libur mingguan sekurang-kurangnya 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan
dan waktu melaksanakan ibadan tidak termasuk jam istirahat. Untuk cuti, mereka
meminta agar PRT memiliki hak cuti 12 hari/tahun.
Selain hak cuti dan libur, beberapa poin usulan lainnya yaitu, PRT harus
mendapatkan jaminan sosial dengan peraturan perundangan- undangan yang
berlaku seperti jaminan kesehatan nasional sebagai peserta KIS PBI & jaminan
ketenagakerjaan. Serta, jaminan keselamatan & kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua.
PRT juga berhak atas tunjangan hari raya sesuai dengan agama dan
kepercayaannya seperti pekerja lain pada umumnya yang paling lambat diberikan
14 hari sebelum hari raya. THR diberikan dengan besarannya minimal 1x upah
kerja/bulan.
Kemudian, hubungan kerja antara PRT dan majikan dibuat dalam perjanjian kerja
tertulis hal ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hak-hak yang faktanya
selama ini terjadi pada PRT yang bekerja di wilayah privat.
Lita menuturkan, sebetulnya, rancangan undang-undang ini sudah diajukan sejak
2004 dan baru masuk prolegnas pada 2010. Naas, usulan itu kemudian tergusur dan
tidak dibahas hingga saat ini.
Dalam hal ini dia mengatakan bahwa RUU ini hanya diperuntukkan bagi PRT dalam
negeri. Namun, beleid ini juga bisa menjadi bargain bagi Indonesia meminta
perlindungan atas PRT nya kepada negara tujuan.
"Ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam berikan perlindungan bagi PRT.
Filipina itu sudah memiliki UU sehingga pekerja migrannya juga lebih terlindungi.
Kita juga ingin membentuk relasi yang seimbang, antara pemberi dan penerima
kerja."
Divisi Advokasi Kebijakan Migrant Care Siti Badriyah mengatakan, selama ini kondisi
PRT dalam negeri juga sama rentannya seperti PRT di luar negeri. Sehingga perlu
ada payung hukum yang kuat untuk perlindungan para pekerja tersebut.
Page 59 of 82.
