Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2019
P. 61
"Karena kekosongan hukum itu, pelanggar hak PRT juga tidak dapat hukuman yang
setimpal, negosiasi PRT juga lemah karena tidak ada aturan yang jadi payungnya,"
kata Siti.
Siti menuturkan, untuk PRT di luar negeri cukup diatur dalam UU tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
"Jika tidak ada UU PRT maka posisi tawar Indonesia lemah dalam diplomasi dengan
negara tempat kerja PRT di luar negeri, karena dengan mudah negara tempat kerja
PRT Indonesia akan bilang bagaimana bisa melindungi jika di dalam negeri saja
tidak ada perlindungan."
Dalam hal ini, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher sepakat jika RUU
tersebut menjadi UU prolegnas yang akan dibahas pada 2020. Menurutnya, usulan
tersebut atas dasar pertimbangan konteks hak asasi manusia dengan turunan dari
Pancasila dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan.
"Undang-undang ini bernilai strategis, segera kita wujudkan. Undang-undang ini kita
prioritaskan, tidak ada lagi tunda-tunda," kata Ali.
Menurutnya RUU ini adalah dalam rangka penghormatan atas nilai-nilai
kemanusiaan sebagaimana yang tertera dalam pasal 27 UUD 1945 mengatakan
setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan setiap warga
negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama.
Page 60 of 82.
