Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2019
P. 59
Title PERLINDUNGAN PRT PERLU DIAKOMODASI DALAM UNDANG-UNDANG
Media Name bisnis.com
Pub. Date 03 Desember 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191203/12/1177199/perlindungan-prt-p erlu-
Page/URL
diakomodasi-dalam-undang-undang
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) dinilai perlu dibentuk dan diperkuat
dalam wujud undang-undang.
Sebab, selama ini adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 2/2015
tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dinilai belum cukup mengakomodasi
sebagai payung hukum bagi para pekerja domestik tersebut.
Koordinator nasional JALA PRT Indonesia Lita Anggraini mengatakan hingga
September 2019, tercatat sudah ada 317 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah
tangga. Dalam 5 tahun terakhir, tren angka kekerasan terhadap PRT cenderung naik
turun.
Pada 2018 jumlah kekerasan terhadap PRT sebanyak 427 kasus, lebih tinggi jika
dibandingkan dengan 2017 yaitu sebanyak 342 kasus. Pada 2016 tercatat sebanyak
402 kasus, sedikit lebih rendah dari pada 2015 yaitu 408 kasus. Sedangkan pada
2014 kekerasan terhadap pekerja domestik sebanyak 336 kasus.
"Jadi selama ini tidak bisa [jadi payung hukum] permenakernya karena tidak bersifat
mengikat. 70% permenaker itu hanya mengatur soal penempatan penyaluran," kata
Lita kepada Bisnis, Rabu (3/12/2019).
Selama ini, imbuhnya, PRT tidak memiliki kontrak kerja tertulis, tidak memiliki akses
informasi, pendidikan, pelatihan sebagai pekerja dan tidak memiliki bantuan hukum.
Page 58 of 82.
