Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2019
P. 73
Dalam surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI pada 15 Oktober
2019 tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk
domestik bruto tahun 2019, disampaikan jelas bahwa ada kewajiban untuk setiap
kepala daerah menetapkan UMP sesuai regulasi yang berlaku.
Dalam surat itu juga jelas disebutkan apa saja sanksi yang akan diterima setiap
kepala daerah yang tidak mengikuti regulasi yang ada. Sehingga ini kemudian yang
menjadi dasar tuntutan FSPMI. Selain urgensi kenaikan UMP ini berdampak pada
kesejahteraan mereka, juga ada sanksi yang menanti jika gubernur tidak patuh
terhadap regulasi.
Di depan pegawai dinas tersebut, Ahmad meminta agar sebaiknya memberikan
argumentasi dan pertimbangan yang sesuai kepada gubernur. Misalkan
pertimbangan-pertimbangan terkait dengan sanksi tersebut.
"Angka 2,7 ini kan didapatkan dari menambahkan angka pengaturan yang ada di
delapan koma itu. Sehingga memang tahun ini, angka itu harus diakomodir dalam
penerapan UMP di 2020 nanti. Kalau tidak sanksinya itu besar kepada gubernur.
Dan itu harus disampaikan kepadanya," tutup Ahmad.
Menerima massa aksi, Sekretaris Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo, Rugaiyah Biki mengungkapkan, pihaknya mendengar apa yang
menjadi tuntutan FSPMI. Dan saat ini juga surat rekomendasi dari Depeprov terkait
UMP yang nominalnya berada di angka 2,7 juta tersebut sudah disampaikan kepada
gubernur.
Namun menurutnya, sebelum surat rekomendasi UMP itu ditetapkan, pihaknya juga
telah menerima surat dari berbagai perusahaan dan industri yang ada di Provinsi
Gorontalo. Surat itu adalah permintaan penangguhan penerapan UMP.
Pihaknya melihat, bahwa dengan UMP yang di tahun 2019 yang berada di angka 2,3
juta saja, sudah banyak perusahaan yang mengirim surat, meminta penangguhan,
apalagi jika di tahun 2020 UMP diberlakukan dengan angka yang direkomendasikan
Depeprov. Yang jelas sudah sangat tinggi.
"Oleh karena itu, beliau (gubernur) bukannya menahan, akan tetapi meminta
kepada beberapa pihak untuk mengkaji lagi angka UMP yang telah ditetapkan,"
katanya.
Gubernur ketika menerima surat rekomendasi UMP, kemudian meminta Biro Hukum,
Inspektorat, dan Dinas Keuangan untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Dan
menurut Ruqaiyah, hal itu bukanlah menafikan peran Depeprov, namun agar apa
yang diputuskan oleh gubernur sudah benar-benar sesuai ketentuan dan tidak
merugikan. Karena sebagai pengambil kebijakan, gubernur tentu menurutnya perlu
banyak menimbang segala keputusan yang dikeluarkannya.
Page 72 of 82.
