Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2019
P. 78
Title YULI RISWATI DIDEPORTASI, PEMERINTAH INDONESIA HARUS BERI PERLINDUNGAN
Media Name jawapos.com
Pub. Date 03 Desember 2019
https://www.jawapos.com/nasional/03/12/2019/yuli-riswati-dideportasi-p emerintah-
Page/URL
indonesia-harus-beri-perlindungan/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Buruh migran Indonesia, Yuli Riswati, dideportasi dari Hongkong. Yuli tiba di
Indonesia yakni di Bandara Internasional Juanda pada Senin (2/12). Sebelumnya,
Yuli sempat ditahan oleh Imigrasi Hongkong selama 28 hari di Pusat Imigrasi Castle
Peak Bay (CIC, Castle Peak Bay Immigration Centre). Yuli yang bekerja merawat
lansia di Hongkong sebelumnya ditangkap pihak Imigrasi Hongkong pada 23
September 2019 di rumah majikannya.
Penangkapan, penahanan, dan kemudian penderpotasian Yuli memang cukup
janggal. Pihak Imigrasi Hongkong berdalih karena melanggar izin kerja (visa).
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, visa kerja Yuli berakhir pada 27 Juli
2019. Yuli lupa memperpanjang visanya setelah dia memperbaharui paspornya pada
24 Juli 2019.
Hanya saja, tindakan Imigrasi Hongkong disebut-sebut karena Yuli dikaitkan dengan
demonstran Hongkong. Seperti diketahui, Yuli juga seorang jurnalis warga atau
jurnalis lepas. Dia sering menulis dan dipublikasikan di SUARA, koran berbahasa
Indonesia yang terbit di Hongkong. Yuli juga menulis untuk media online
independen Migran Pos.
Penangkapan Yuli dilakukan setelah muncul berita terkait dirinya dan tulisan-
tulisannya yang dianggap mendukung warga Hongkong dalam aksi unjuk rasa. Yuli
terjun langsung meliput aksi unjuk rasa di Hongkong yang masif dalam beberapa
bulan terakhir. Dia memotret, menulis, dan memberitakannya.
Terkait kasus penangkapan dan pendeportasian yang dialami Yuli Riswati, Migrant
CARE dan Amnesty Internasional mendorong Pemerintah Indonesia untuk turun
tangan. Menurut mereka, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum
terhadap Yuli. Selain itu, Migrant CARE dan Amnesty Internasional juga menyebut
tindakan Hongkong tidak lazim.
"Tindakan Pemerintah Hongkong terhadap Yuli bersifat represif dan tidak lazim.
Sudah seharusnya pemerintah Indonesia memprotes perlakuan tidak adil
pemerintah Hongkong dan memberi perlindungan hukum untuk Yuli," sebut Ketua
Pusat Studi Migrasi Migrant Care Indonesia Anis Hidayah dalam keterangan tertulis
yang diterima JawaPos.com.
Page 77 of 82.
