Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 20
Pada 2020, Kemennaker menerbitkan SE Menaker Nomor 6 tahun 2020 berupa kelonggaran bagi
perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada tahun awal Indonesia terpapar virus corona, banyak usaha yang gulung tikar sehingga
Menteri Ida melonggarkan kebijakannya. Tahun ini akan kembali normal. THR harus dibayarkan
oleh pemilik usaha paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
Mengingat pemerintah sudah mulai bergerak memulihkan sektor industri yang sempat
mengalami kerugian. Roda perekonomian sudah mulai bergerak, kegiatan ekonomi nasional
sudah mulai membaik kembali.
"Atas dasar itu saya sampaikan, THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non upah yang
wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari
Raya Keagamaan tersebut tiba," ucap Ida Fauziyah tegas.
Karena tahun ini sudah tak berlaku pelonggaran pembayaran THR karyawan, Ida Fauziyah juga
mengatur sanksi apabila setiap pengusaha lalai membayarkan THR. Sanksi yang diterapkan
Menteri Ketenagakerjaan itu berupa denda yang harus dibayar setiap pengusaha apabila
ketahuan tak membayarkan THR karyawan.
"Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau
buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," ucap Ida Fauziyah.
Tak hanya itu saja, setiap pelaku usaha yang tak membayarkan THR karyawan akan
mendapatkan sanksi administratif seperti yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2.
"Sanksi administratif tersebut berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," ucap Ida.
19
