Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Judul Pengusaha Bakal Kena Sanksi
Nama Media Radar Sukabumi
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg2
Jurnalis jawapos.com
Tanggal 2021-04-14 07:12:29
Ukuran 178x149mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 25.632.000

News Value Rp 128.160.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah meminta agar pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan
paling lambat seminggu sebelum Lebaran. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) dari Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Kemenakar
juga memerintahkan agar THR dapat diberikan secara penuh sesuai dengan hak para pekerja
dan tidak boleh dicicil, serta dapat diberikan dengan tepat waktu.

PENGUSAHA BAKAL KENA SANKSI

Pemerintah meminta agar pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan
paling lambat seminggu sebelum Lebaran. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) dari Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Kemenakar juga memerintahkan agar THR dapat diberikan secara penuh sesuai dengan hak para
pekerja dan tidak boleh dicicil, serta dapat diberikan dengan tepat waktu.

Ida mengatakan, jika bagi perusahaan yang tidak mampu membayar tepat waktu dibolehkan
membayar maksimal sehari sebelum Lebaran dengan catatan harus dikomunikasikan rekening
dahulu dengan para karyawannya.
Ida menegaskan, jika melewati batas waktu, pengusaha akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Pengenaan sanksi administratif
dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan beleid tersebut, jika pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan dikenai
sanksi administratif berupa, a) teguran tertulis, b) pembatasan kegiatan usaha, c) penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan d) pembekuan kegiatan usaha.

Ida memaparkan, pengenaan sanksi administratif tersebut tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha terhadap denda keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

14