Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Ringkasan

Masih soal Idulfitri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat akan
membentuk satuan tugas (satgas) dan posko pelayanan untuk mengantisipasi aduan seputar
tunjangan hari raya (THR) 2021. Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi,
mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
yang meminta pemerintah daerah untuk membentuk Posko THR 2021.

DISNAKERTRANS JAWA BARAT BENTUK SATGAS DAN POSKO PENGADUAN SOAL
THR

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Masih soal Idulfitri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Jawa Barat akan membentuk satuan tugas (satgas) dan posko pelayanan untuk
mengantisipasi aduan seputar tunjangan hari raya (THR) 2021.

Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, mengatakan hal ini sesuai dengan
arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, yang meminta pemerintah daerah
untuk membentuk Posko THR 2021.

Menurut termasuk dalam bahasan Surat Edaran (SE) Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diterbitkan pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para
gubernur di seluruh Indonesia.

"SE Nomor 6 Tahun 2021 itu prinsipnya, karena kita pemerintah daerah, otomatis kita akan
mendukung seluruhnya aturan yang dilakukan oleh pusat. Dari situ disampaikan kita membuat
posko, kemudian membuat surat ke kabupaten dan kota, dan stakeholder yang berkaitan dengan
THR," kata Rachmat di kantor dinasnya, Selasa (13/4/2021).

Sambil menunggu surat dari Gubernur Jabar, kata Rachmat Taufik Garsadi, Disnakertrans tengah
merencanakan pendirian posko tersebut. Paling lambat, posko ini akan berdiri di Kantor
Disnakertrans Jabar di Kota Bandung dan di lima UPTD yang tersebar di Jawa Barat.

"Paling lambat poskonya sudah ada seminggu lagi. Untuk yang di provinsi kita akan membangun
di kantor dinas dan UPTD, kemudian ada juga nanti di tingkat kabupaten dan kota," ujar Rachmat
Taufik Garsadi.
Rachmat mengatakan Disnakertrans belum menerima pengajuan kompensasi dari perusahaan
yang menyatakan tidak mampu membayar THR tahun ini. Begitu pun dari kalangan pekerjanya.

"Belum ada laporan karena kemarin kita juga masih menunggu dari kementerian. Surat Gubernur
ke bupati dan wali kota untuk menindaklanjuti SE tersebut juga baru segera," katanya.

Mengenai pembayaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib membayar sesuai dengan
Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan.

"Berkaitan dengan dampak pandemi, hanya satu yang berbeda, bagi perusahaan yang
terdampak," katanya.

Perusahaan terdampak pandemi, katanya, bisa menyepakati teknis pembayaran THR kembali
bersama para pekerjanya melalui kesepakatan.

"Itu pun dengan melampirkan bukti-bukti bahwa perusahaan ini tidak mampu. Itu saja, tetapi
harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan, tetap. Jadi cuma waktunya saja," katanya.

10