Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 9
Karena itu, kami mengapresiasi pemerintah yang menekankan pemberian THR secara penuh.
Pemerintah juga tetap memberikan insentif kepada pengusaha agar cukup kuat menjalankan
usaha dan memenuhi hak-hak buruh.
Agar ketentuan THR ini berlaku dengan baik, kami berharap sistem pengawasan harus benar-
benar dilaksanakan. Seperti imbauan Menaker, gubernur, bupati, atau wali kota diminta
membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko
THR). Persoalan THR harus dapat diselesaikan dengan baik dengan tidak merugikan pengusaha
maupun buruh. Harus ada dialog yang baik apabila muncul persoalan.
Menaker juga meminta gubernur, bupati, atau wali kota melaporkan data pelaksanaan THR
keagamaan 2021 di berbagai perusahaan yang beroperasi di daerah. Pemerintah daerah juga
wajib melaporkan tindak lanjut yang telah mereka lakukan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan. Pendampingan dan pengawasan berlapis ini semoga dapat membuat
mekanisme pencairan THR pada tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
8
