Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 5
Judul Pemerintah Perlu Bantu PO AKAP Bayar THR Karyawan
Nama Media Metro Tabagsel
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg6
Jurnalis JPNN
Tanggal 2021-04-14 09:02:07
Ukuran 190x240mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 13.680.000
News Value Rp 68.400.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
KETUA Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
Djoko Setijowarno menyatakan perusahaan sektor transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
perlu dibantu agar dapat memberikan THR kepada pegawai mereka. “Pemerintah dapat
membantu memberikan bantuan langsung tunai pengemudi angkutan umum bus AKAP,” kata
Djoko Setijowarno, Senin (12/4). Menurut Djoko, untuk pengusaha sektor transportasi darat
AKAP perlu ada semacam skema bantuan. Hal itu, lanjutnya, karena pengemudi bus AKAP kerap
tidak mendapat gaji bulanan. Ada yang hanya dapat upah jika mengemudikan bus.
PEMERINTAH PERLU BANTU PO AKAP BAYAR THR KARYAWAN
KETUA Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
Djoko Setijowarno menyatakan perusahaan sektor transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
perlu dibantu agar dapat memberikan THR kepada pegawai mereka. “Pemerintah dapat
membantu memberikan bantuan langsung tunai pengemudi angkutan umum bus AKAP,” kata
Djoko Setijowarno, Senin (12/4).
Menurut Djoko, untuk pengusaha sektor transportasi darat AKAP perlu ada semacam skema
bantuan. Hal itu, lanjutnya, karena pengemudi bus AKAP kerap tidak mendapat gaji bulanan.
Ada yang hanya dapat upah jika mengemudikan bus.
Hal itu berarti tidak mengemudikan bus maka tidak mendapat upah. Namun ia juga
mengingatkan agar skema bantuan seperti itu harus betulbetul tepat sasaran dan selayaknya
berkoordinasi dengan asosiasi resmi seperti Organda.
Secara terpisah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha
tentang denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) kepada karyawannya.
“Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan,” kata dia dalam konferensi pers virtual
Kementerian Ketenagakerjaan yang dipantau dari Jakarta pada Senin (12/4).
4