Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 7

Judul               Pimpinan DPR Minta Kemenaker Aktif Awasi Pembayaran THR
                Nama Media          indozone.id
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://www.indozone.id/news/kJsBgk9/pimpinan-dpr-minta-
                                    kemenaker-aktif-awasi-pembayaran-thr
                Jurnalis            Utami Evi Riyani
                Tanggal             2021-04-14 08:47:28
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan
              Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dapat
              memastikan  seluruh  perusahaan  untuk  mewajibkan  memberikan  tunjangan  hari  raya  (THR)
              kepada pekerjanya maksimal h-7 sebelum hari raya Idul Fitri.



              PIMPINAN DPR MINTA KEMENAKER AKTIF AWASI PEMBAYARAN THR
              Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dapat
              memastikan  seluruh  perusahaan  untuk  mewajibkan  memberikan  tunjangan  hari  raya  (THR)
              kepada pekerjanya maksimal h-7 sebelum hari raya Idul Fitri.

              Hal tersebut menurut Azis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021
              tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
              Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Kemudian  Politikus  Partai  Golkar  ini  menyebut  Kemenaker  harus  aktif  dalam  mengawasi
              pelaksanaan  pembayaran  THR.  Bahkan  kalau  perlu  menurutnya  dibentuk  call  center  atau
              pengaduan pembayaran THR jika ada perusahaan yang tidak mampu membayar.

              Selain  itu  Azis  mengatakan,  Kemenaker  dan  Disnaker  harus  aktif  memastikan  apakah  ada
              perusahaan bilamana pembayaran THR tahun 2020 masih tertunda.

              Jika ada, sebaiknya menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR,
              guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah
              untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.













                                                            6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12