Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 6

Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
              2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada
              para gubernur di seluruh Indonesia.

              Dalam  edaran  itu  ia  menyatakan  pembayaran  THR  harus  sesuai  dengan  ketentuan
              perundanganundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
              dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
              Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai
              dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan
              dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
              dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.

              Hasil  dari  dialog  tersebut  harus  dilaporkan  ke  Dinas  Ketenagakerjaan  setempat  dengan
              pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan.

              Dia mengingatkan terdapat sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.
              “Pengusaha  yang  terlambat  membayar  THR  keagamaan  kepada  pekerja  atau  buruh  dikenai
              denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
              kewajiban pengusaha untuk membayar,” kata Ida dikutip dari Antara. (jpnn)



















































                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11