Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 217
Para pekerja mendesak PT Fast Food Indonesia Tbk untuk mengeluarkan kebijakan pembayaran
upah sebagaimana mestinya dan mengembalikan upah yang selama ini ditahan oleh perusahaan.
KANTOR 'DIKEPUNG' PEKERJA, BOS KFC UNGKAP BIANG KEROKNYA
Jakarta, - Pada Senin (12/4), kalangan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan
Buruh Indonesia (SPBI) SBT PT Fast Food Indonesia Tbk menggelar aksi demonstrasi di depan
gerai KFC Gelael, MT Haryono, Jakarta, yang juga sebagai lokasi kantor pusat.
Para pekerja mendesak PT Fast Food Indonesia Tbk untuk mengeluarkan kebijakan pembayaran
upah sebagaimana mestinya dan mengembalikan upah yang selama ini ditahan oleh perusahaan.
Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk Justinus Dalimin Juwono akhirnya buka suara soal aksi
tersebut. Ia menegaskan pekerja yang demo kemarin tak mewakili suara serikat pekerja restoran
KFC di seluruh Indonesia.
"Itu serikat pekerja lain, yang kita tidak tahu. Kita ada Serikat Pekerja Fast Food Indonesia
(SPFFI)," kata Justinus kepada Selasa (13/4). SPFFI merupakan serikat buruh yang menjadi
anggota dari SPBI.
"Jadi sudah ada pembicaraan klarifikasi sama serikat pekerja kita sudah beres dengan serikat
pekerja kita. Sudah tuntas," katanya.
Persoalan-persoalan yang sempat dibahas antara pihak manajemen KFC dengan SPFFI antara
lain soal penundaan THR, pemangkasan gaji dan sebagainya sudah dikomunikasikan dan
disepakati. Kebijakan itu karena upaya dari manajemen agar tetap bertahan di tengah tekanan
pandemi covid-19, agar tak ada PHK.
"Kita nggak tahu tiba-tiba demo, dia (SPBI) tak mewakili karyawan kita," katanya.
"Jadi sudah clear sejak lama, kesepakatan sejak lama, seperti THR sudah kita bayarkan, untuk
tahun ini belum kan nanti Mei," katanya.
Berdasarkan keterangan resmi SPBI yang diterima kebijakan yang selama ini diterapkan PT Fast
Food Indonesia kepada para buruhnya dianggap tidak adil.
SPBI menjelaskan, pada April 2020 lalu perusahaan mengeluarkan kebijakan pemotongan dan
penahanan upah. Bahkan, Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayarkan tidak sesuai dengan
ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
"Akibat dari kebijakan ini, sebagian pekerja KFC mendapatkan upah jauh di bawah upah
minimum kota atau kabupaten yang berlaku tahun 2020," jelas SPBI.
Selain itu, pemilik waralaba tunggal untuk merek KFC ini juga mengeluarkan kebijakan
penundaan pembayaran tunjangan kelahiran, kematian, pernikahan, dan penghargaan masa
kerja.
"Padahal kebijakan ini sudah dituangkan dalam PKB dan penerapan jam kerja 28 jam per minggu
bagi pekerja yang dirumahkan dan pekerja store yang tutup sementara," jelasnya.
SPBI menjelaskan situasi ini telah dialami para pekerja dan buruh selama hampir satu tahun
sejak pandemi Covid-19. Bahkan, para pekerja dan buruh merasa belum mendapatkan kejelasan
terkait hal itu.
216
