Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 215
Namun masih ada yang mengganjal bagi kalangan Serikat buruh /pekerja terutama dalam poin
tiga yang memberi celah pada perusahaan untuk menunda membayarkan THR tahun ini.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta mengatakan, terdapat poin yang
pihaknya tidak setuju walau ada persyaratan yang tidak mudah, karena kondisi perekonomian
tahun 2021 tidak sama dengan tahun 2020.
Dimana tahun 2020 ada PSBB sehingga banyak perusahaan yang meliburkan pekerja nya sampai
dua bulan.
"Tahun 2021 semua perusahaan sudah beroperasi normal termasuk industri start up, pasar
tradisional, pertanian, hotel, pariwisata dan lainnya tinggal sekolah yang belum tatap muka,"
ujar dia, Selasa 13 April 2021.
Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR tahun
2021 sesuai dengan Permenaker No 6 tahun 2016.
"Argumentasi kedua kenapa THR harus tetap dibayarkan karena Presiden dan Kementerian
Perekonomian meminta kepada pelaku usaha membayar THR tahun 2021 full karena pemerintah
sudah banyak memberikan bantuan/stimulus kepada dunia usaha agar pada masa pandemi
Covid-19 ini tetap bisa bertahan.
Sidarta menambahkan, dengan membayar THR secara penuh diharapkan bisa memacu konsumsi
masyarakat yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta perusahaan mengikuti arahan SE
tersebut.
" THR sesuai arahan tolong dibayarkan penuh 100 persen dan laporkan kalau ada pelanggaran
yang tidak penuh. Tentu kita akan wasitkan seadil-adilnya karena kita tahu situas ekonomi belum
pulih itu aja," Kata dia.
Senada dengan Ridwan Kamil, Kepala Disnaketrans Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi
menambahkan, pembayaran THR tentunya sesuai aturan harus dilaksanakan tapi tentunya
kembali lagi pada dua belah pihak terkait karena yang memberi kerja dan pekerja adalah
kesepakatan.
"Kalau memang tidak mampu harus dibuktikan dengan neraca keuangan karena memang banyak
perusahaan sudah tidak bisa apa-apa karena banyak juga perusahaan yang sudah tidak bisa
produksi lagi," ujar dia.
Makanya pihak dia sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar sesuai aturan dan
perjanjian kerja bersama harusnya membayar THR.
"Kalau tidak bisa membayar ya terbuka lah dengan kondisi sekarang dengan kenaikan UMK di
Bekasi, Karawang tapi kalau perusahaan besar sudah bisa lah," kata dia.
Untuk diketahui, dalam SE tersebut ditulis, Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi
Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Gubernur dan Bupati/Walikota diminta
untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:Dalam rangka memberikan kepastian hukum,
mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021
dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, diminta kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota untuk:.
214
