Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 211
"Kalau hanya mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1 maka Point 2, 3 dan 4 akan relatif
percuma, mengingat akan ada kesulitan perusahaan yang terdampak Covid-19 untuk membayar
THR pada H-1," tambah Timboel.
Timboel menambahkan, jika point 2 yang memberikan kewenangan Gubernur/Walikota/Bupati
meminta laporan keuangan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak mampu membayar THR,
seharusnya perusahaan diberikan batas waktu pembuktian paling lambat H-14 sehingga
Pengawas Ketenagakerjaan bisa mendorong kesepakatan dengan pekerja.
Karena tidak ada batas waktu paling lambat, maka bisa saja penyerahannya diberikan H-8
sehingga kesepakatan akan sulit dicapai karena waktu sudah sempit, dekat dengan H-7.
Dengan tidak adanya ketentuan waktu di point 2, maka point 4 yaitu Manajemen dan Pekerja
yang melakukan kesepakatan melaporkan hasil kesepakatan ke Pemerintah H-7, akan sulit
dilakukan juga.
"SE THR membuat ketidakpastian pembayaran THR bagi buruh oleh perusahaan terdampak
Covid-19 semakin besar," tutup dia.
210
