Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 206
Dia menyebutkan, dengan fakta ini perubahan waktu pembayaran THR dari H-7 ke H-1 maka
peluang pengusaha yang terdampak Covid-19 untuk mengemplang bayar THR akan semakin
besar, karena tidak diberi ruang untuk membangun kesepakatan membicarakan termin
pembayaran.
Kalau hanya mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1 maka Poin 2, 3 dan 4 akan relatif
percuma, mengingat akan ada kesulitan perusahaan yang terdampak Covid-19 untuk membayar
THR pada H-1. Kalaupun poin 2 yang memberikan kewenangan gubernur/walikota/bupati
meminta laporan keuangan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak mampu membayar THR,
seharusnya perusahaan diberikan batas waktu pembuktian paling lambat H-14, sehingga
Pengawas Ketenagakerjaan bisa mendorong kesepakatan dengan pekerja.
"Karena tidak ada batas waktu paling lambat maka bisa saja penyerahannya diberikan H-8
sehingga kesepakatan akan sulit dicapai karena waktu sudah sempit, dekat dengan H-7. Dengan
tidak adanya ketentuan waktu di poin 2 maka poin 4, yaitu manajemen dan pekerja yang
melakukan kesepakatan melaporkan hasil kesepakatan ke pemerintah H-7, akan sulit dilakukan
juga," ucap Timboel. (SE ini membuat ketidakpastian pembayaran THR bagi buruh oleh
perusahaan terdampak Covid semakin besar, dan menurut dia, SE ini sepertinya "jalan tengah"
yang diambil Menteri Ketenagakerjaan yang tidak mau "berkonfrontasi" dengan Menko
Perekonomian yang meminta THR tidak boleh dicicil.
"Menteri Ketenagakerjaan bersepakat dengan Menko Perekonomian dengan mengorbankan
buruh. Ini salah satu prestasi buruk Menteri Ketenagakerjaan yang gagal memberikan kepastian
bagi pekerja untuk mendapatkan THR," pungkasnya.
(uka).
205
