Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 201
Pihak Provinsi Jambi mengakui surat tersebut belum dikirimkan pusat.
Kepala Bidang Pembinaan Wasnaker dan Hubungan Indusrial Disnakertrans Provinsi Jambi Dedi
Ardiansyah mengatakan, pihaknya belum menerima Surat Edaran dari Menteri.
Pihaknya baru akan diundang rapat secara daring (online) pada Rabu (14/4/2021) besok.
"Kita akan rapat tentang SE pelaksanaan THR 2021 itu, tetapi suratnya belum diedarkan ke kami.
Bisa jadi besok sekalian disampaian SE untuk kami (Pejabat Disnaker se -Indonesia)," sebutnya
Selasa (13/4/2021).
Ditanya terkait satgas dan posko pengaduan THR yang akan dibentuk, Dedi menyebutkan jika
berkaca pada tahun 2020, banyak posko yang dibentuk. Yakni di Disnaker Provinsi, lalu pada 3
UPTD Disnaker Provinsi dan pada Disnaker Kabupaten Kota.
Sementara, untuk kewajiban perusahaan membayar penuh THR pekerja ia juga belum bisa
berkomentar. Hingga sejauh ini, ia mengakui belum ada perusahaan yang mengeluh tak bisa
bayar penuh THR karyarwan.
"Yang jelas sejauh ini peraturan baru belum didapat. Akan tetapi, pada peraturan terakhir yang
kita teriman tekait perusahaan pada masa Covid-19 memang ada negosiasi (THR) dibunyikan
disana. Kendati demikian harapan kita semua THR pekerja dibayar penuh dan tak ada alasan
Covid-19," ujarnya.
Sebelumnya pada 13 April, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran
(SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam surat edaran tersebut, Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," tegasnya.
Adapun dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
200
