Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 197

"Kemnaker  dan  Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Ketenagakerjaan,  untuk  memastikan
              perusahaan  membayar  THR  kepada  pekerja/buruh  tepat  waktu  dan  sesuai  peraturan  yang
              ditetapkan," Kata Azis Syamsuddin, Selasa (13/4/2021).

              Baginya, aparat di Kemnaker harus aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR. Bahkan bila
              perlu,  kementerian  itu  bisa  membuat  call  center  pengaduan  pembayaran  THR.  Hal  ini  akan
              menjadi sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR.

              Kalaupun ada pengusaha yang tidak mampu membayar THR, bisa melakukan dialog dengan
              para  pekerja.  Tentunya,  nanti  akan  ada  kesepakatan  secara  tertulis  mengenai  waktu
              pembayaran.

              "Tentu  dengan  dengan  syarat  pembayaran  dilakukan  sebelum  hari  raya  Lebaran  tahun
              berikutnya," ujarnya.

              Politikus Golkar itu meminta para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara
              penuh dan tepat waktu. Sebab pemerintah telah memberikan stimulus kepada para pengusaha
              di  tengah  pandemi  Covid-19.  Dan  kalau  mau  jujur,  roda  perekonomian  juga  sudah  mulai
              bergerak, di mana kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai merangkak membaik.

              Azis  mendorong  Kenaker  aktif  melakukan  dialog  dan  mediasi  antara  pekerja/buruh  dengan
              perusahaan  yang  tidak  mampu  memberikan  THR.  Tujuannya  untuk  mencari  solusi  bagi
              perusahaan untuk memenuhi kewajiban.

              Kemnaker harus sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR.
              Hal ini guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar, namun memanfaatkan
              celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.

              "Kemnaker  dan  Disnasker  untuk  memastikan  dan  membantu  penyelesaian  pembayaran  THR
              2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
              negara," pungkas Azis.

              Sumber: BeritaSatu.com.



































                                                           196
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202