Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 199
WAJIB BAYAR THR H-7 LEBARAN, APINDO SUMUT SEBUT PERUSAHAAN YANG
BERGERAK DI PARIWISATA KESULITAN
TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengumumkan
tunjangan hari raya (THR) keagamaan Tahun 2021 wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada
pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan tiba.
Disebutkan dalam Surat Edaran (SE) Kemenaker No. M/6/HK.04/IV/2021, bagi perusahaan yang
terdampak Covid-19 dan tidak mampu membayar THR tepat waktu diwajibkan berdialog dengan
karyawan untuk mencapai kesepakatan.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat sebelum hari raya keagamaan tahun 2021," demikian kutipan SE
tersebut.
Sekretaris DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adiyaksa
mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan masih berada dalam kondisi yang belum pulih.
Untuk itu, tentunya perusahaan harus melakukan dialog dengan buruh/pekerja.
"Covid-19 udah setahun lebih. Bagi yang masih bisa bertahan kita mengharapkan dapat
memenuhi kewajiban tersebut. Dibicarakanlah dengan karyawan di dalam perusahaan. Tentunya
karyawan dan pengusaha perusahaan itu sendiri lebih paham kondisi internal perusahaannya,"
ungkap Laksamana, Selasa (13/4/2021).
Lanjutnya, Laksamana juga turut mengakui bahwa beberapa perusahaan masih merangkak
dengan sulit dalam menghadapi pandemi selama satu tahun terakhir.
"Justru setahun tarik nafas keadaannya agak parah. Kalau lebaran tahun lalu baru berapa bulan
kena dampak Covid-19 sekitar bulan Februari. Istilahnya perusahaan masih punya stamina. Tapi,
dalam perjalanna setahun lebih ini, staminanya kan terkuras. Bukan hanya perusahaan, saya
kira pemerintah terkuras semua energi dan keuangan mengatasi masalah Covid-19 ini," ujarnya.
Tak hanya itu, Laksamana juga menyebutkan bahwa permasalahan THR akan begitu sulit
terbayar untuk perusahaan yang berada dalam sektor pariwisata seperti Hotel dan Mall yang
begitu terdampak.
"Kita harus maklumi, hotel saja sekarang berapa persen sih yang buka dan berapa persen tamu
hotel, bisa jalan aja dia syukur," tuturnya.
Beranggotakan 1080an orang, Laksamana juga mengatakan bahwa saat ini belum ada
pembahasan mengenai bipatri lantaran SE yang baru saja keluar.
Tambahnya, Laksamana juga mengatakan bahwa perlu ada pemahaman bersama sesuai dengan
kondisi perusahaan antara buruh maupun dari pihak perusahaan.
"Yang masih jalan kita harapkan bayar THR secara penuh. Bagi yang tidak mampu dibicarakan
dengan baik. Yang kerja di perhotelan dan restoran itu bagaimana mau bayar THR kalau
usahanya udah mau tutup. Perlu pemahaman bersama. Kita tidak cocok juga minta subsidi dari
pemerintah karena pemerintah sekarang sulit. Yang jelas bagaiman kita harus mengerti, di SE
menteri juga sudah disertakan jalan keluar apakah THR bisa dicicil saya kira bisa dicari jalan
keluarnya dengan tetap kompromi," pungkasnya.
(cr13/tribun-medan.com).
198
