Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Ringkasan

Surat Edaran (SE) No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) di
tahun 2021 yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan, merupakan surat rutin yang dikeluarkan
tiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. "Namun di SE tahun ini yang ditandatangani tanggal
12 April 2021, khususnya yang terkait dengan perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga
tidak mampu membayar THR 2021 sesuai waktu yang ditentukan, menimbulkan ketidakpastian
dan tidak masuk logika berpikir yang normal," ujar Ketua Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
(OPSI) Timboel Siregar di Jakarta, Rabu (12/4/2021). (Alasannya, lanjut Timboel, pada poin 1
(bagi perusahaan yang tidak mampu dan membuat kesepakatan dengan buruh) disebutkan
kesepakatan dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR dengan syarat paling
lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021.

SE MENAKER SOAL THR DIANGGAP JALAN TENGAH MENGHINDARI KONFRONTASI
SE Menaker Soal THR Dianggap Jalan Tengah Menghindari Konfrontasi Michelle Natalia Selasa,
13 April 2021 - 15:46 WIB loading.

Foto/Ilustrasi/SINDOnews JAKARTA - Surat Edaran (SE) No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang
pemberian tunjangan hari raya (THR) di tahun 2021 yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan,
merupakan surat rutin yang dikeluarkan tiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Namun di SE tahun ini yang ditandatangani tanggal 12 April 2021, khususnya yang terkait
dengan perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR 2021
sesuai waktu yang ditentukan, menimbulkan ketidakpastian dan tidak masuk logika berpikir yang
normal," ujar Ketua Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar di Jakarta,
Rabu (12/4/2021). (Alasannya, lanjut Timboel, pada poin 1 (bagi perusahaan yang tidak mampu
dan membuat kesepakatan dengan buruh) disebutkan kesepakatan dibuat secara tertulis yang
memuat waktu pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan 2021.

"Dengan klausula tersebut saya menilai pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid
19 dipaksa membayarkan THR paling lambat H-1 (sebelum hari raya). Saya nilai klausula ini
sangat membingungkan dan sangat sulit dilaksanakan oleh perusahaan. Poin 1 ini hanya
mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1. Point 1 ini tidak membuka ruang perusahaan
yang tidak mampu untuk mencicilnya," terang Timboel.

Dia mempertanyakan bagaimana logika berpikir yang dibangun dalam SE ini, bila perusahaan
tidak mampu membayar THR pada H-7 karena terdampak Covid dan tidak diberi ruang mencicil,
diwajibkan membayar THR di H-1. "Saya kira perusahaan akan sangat sulit mencari dana dalam
waktu 6 hari," ucapnya.

Kewajiban pembayaran H-1 bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, tentunya akan juga
menjadi masalah bagi buruh karena bila H-1 tidak juga dibayarkan oleh perusahaan, apa yang
bisa dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan karena pada H-1 dipastikan Pengawas
Ketenagakerjaan, manajemen dan pekerja sudah libur.

"Andaikata pun pembayaran THR di H-1 dilakukan maka kapan waktu pekerja untuk berbelanja
mempersiapkan makan minum dan kebutuhan anak-anak untuk hari raya, karena besoknya
sudah rari raya. Dana THR berpotensi tidak bisa dibelanjakan sehingga harapan Menko
Perekonomian dana THR untuk mendukung konsumsi masyarakat tidak tercapai," tambah
Timboel.

204