Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Judul Aprisindo Minta Pembayaran THR Mengedepankan Dialog Bipartit
Nama Media ijn.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://ijn.co.id/aprisindo-minta-pembayaran-thr-mengedepankan-
dialog-bipartit/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-13 16:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Firman Bakrie (Direktur Eksekutif Aprisindo) Yang pasti, kami pasti akan berusaha
memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
pemerintah. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada yang masih tidak mampu, kita
mendorong dilakukannya sosial dialog antara pengusaha dengan pekerja. Saya rasa, pekerja di
perusahaan pasti lebih memahami kondisi perusahaannya daripada serikat pekerja yang ada di
tingkat nasional. Mereka (pekerja) kan juga tahu kalau saat ini kapasitas produksi juga belum
penuh

negative - Firman Bakrie (Direktur Eksekutif Aprisindo) Ada beberapa perusahaan yang
membutuhkan legalitas. Ketika mereka tidak mampu, mereka itu butuh legalitas karena diaudit
oleh buyernya, misalkan untuk perusahaan alas kaki yang melakukan ekspor. Standar dari buyer
itu kan selain kualitas produk, dia juga melihat apakah perusahaan ini comply dengan peraturan
pemerintah. Kalau kemudian aturan pemerintahnya tidak fleksibel dan dia tidak bisa memenuhi,
buyer bisa berfikir ulang apakah akan order lagi ke perusahaan tersebut atau tidak. Ini krusial
untuk beberapa perusahan kita, termasuk UMKM yang juga melakukan kegiatan ekspor

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai
sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan

Ringkasan

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie menilai kebijakan
pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang harus dibayar penuh atau tidak dicicil sangat
memberatkan pelaku usaha, khususnya yang masih mengalami kesulitan cash flow. Pasalnya
meskipun kondisi ekonomi secara umum mulai memperlihatkan adanya tren perbaikan, namun
kondisi masing-masing perusahaan sangatlah berbeda. Karenanya, Firman berharap
perundingan secara bipartit dapat dilakukan apabila perusahaan tersebut memang masih
mengalami kesulitan cash flow. Dialog tersebut juga harus dilakukan dengan buruhnya langsung,
bukan dengan serikat buruh di level kabupaten/kota, provinsi, atau nasional. Sebab yang paling
tahu kondisi perusahaan adalah buruh perusahaan tersebut.
206