Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Ringkasan

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai Surat
Edaran (SE) No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian THR di tahun 2021 yang dikeluarkan
Menteri Ketenagakerjaan, tidak memberikan kepastian. Menurut dia, SE THR merupakan surat
rutin yang dikeluarkan tiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri.

SERIKAT PEKERJA: ATURAN PEMERINTAH SOAL THR TIDAK MEMBERIKAN
KEPASTIAN

JAKARTA, - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menilai Surat Edaran (SE) No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian THR di tahun 2021 yang
dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan, tidak memberikan kepastian.
Menurut dia, SE THR merupakan surat rutin yang dikeluarkan tiap tahun menjelang Hari Raya
Idul Fitri.

"Di SE tahun ini terkait dengan perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu
membayar THR 2021 sesuai waktu yang ditentukan, menimbulkan ketidakpastian dan tidak
masuk logika berpikir yang normal," kata Timboel dalam siaran pers, Selasa (13/4/2021).

Adapun alasannya pada poin 1, yakni bagi perusahaan yang tidak mampu dan membuat
kesepakatan dengan buruh, disebutkan kesepakatan dibuat secara tertulis yang memuat waktu
pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021.

"Dengan klasula tersebut saya menilai pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid-
19 dipaksa membayarkan THR paling lambat H-1 (sebelum hari raya). Saya nilai klausula ini
sangat membingungkan dan sangat sulit dilaksanakan oleh Perusahaan. Point 1 ini hanya
mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1. Point 1 ini tidak membuka ruang perusahaan
yang tidak mampu untuk mencicilnya," jelas dia.

Timboel menilai, SE THR yang diterbitkan kurang mengaspirasi, karena bila perusahaan tidak
mampu membayar THR pada H-7 karena terdampak Covid-19, tidak diberi ruang mencicil, malah
diwajibkan membayar THR di H-1.

"Saya kira perusahaan akan sangat sulit mencari dana dalam waktu 6 hari," tegas dia.

Kewajiban pembayaran H-1 bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, tentunya akan juga
menjadi masalah bagi buruh.

Sebab, bila H-1 tidak juga dibayarkan oleh Perusahaan, Pengawas Ketenagakerjaan diperkirakan
tak bisa melalukan apa-apa karena pada H-1 dipastikan para pekerja sudah libur.

"Andaikata pun pembayaran THR di H-1 dilakukan maka kapan waktu pekerja untuk berbelanja
mempersiapkan makan minum dan kebutuhan anak-anak untuk hari raya, karena besoknya
sudah Hari Raya. Dana THR berpotensi tidak bisa dibelanjakan sehingga harapan Menko
Perekonomian dana THR untuk mendukung konsumsi masyarakat tidak tercapai," ungkap
Timboel.

Dengan perubahan waktu pembayaran THR dari H-7 ke H-1, maka peluang pengusaha yang
terdampak Covid-19 untuk mengemplang bayar THR akan semakin besar, karena tidak diberi
ruang untuk membangun kesepakatan membicarakan termin pembayaran.

209