Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 40
Judul Pemprov Bentuk Satgas THR
Nama Media Tribun Jabar
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg1&15
Jurnalis syarif abdusalam
Tanggal 2021-04-14 05:51:00
Ukuran 176x178mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 42.240.000
News Value Rp 126.720.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Rachmatdi (None) SE Nomor 6 Tahun 2021 itu prinsipnya, karena kita pemerintah
daerah, otomatis kita akan mendukung seluruhnya aturan yang dilakukan oleh pusat. Dari situ
disampaikan kita membuat posko, kemudian membuat surat ke kabupaten dan kota, dan
stakeholderyang berkaitan dengan THR
neutral - Rachmatdi (None) Paling lambat poskonya sudah ada seminggu lagi. Untuk yang di
provinsi kita akan membangun di kantor dinas dan UPTD, kemudian ada juga nanti di tingkat
kabupaten dan kota
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Belum
ada laporan karena kemarin kita juga masih menunggu dari kementerian juga. Surat Gubernur
ke bupati dan walikota untuk menindaklanjuti SE tersebut juga baru segera
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar)
Berkaitan dengan dampak pandemi, hanya satu yang berbeda, bagi perusahaan yang terdampak
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Itu pun
dengan melampirkan bukti-bukti bahwa perusahaan ini tidak mampu. Itu saja, tetapi harus
dibayarkan sesuai dengan ketentuan, tetap. Jadi cuma waktunya saja
negative - Rudi Martono (Sekretaris Eksekutif DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia) Ada yang
terdampak sangat berat, ada yang sedang, dan ada juga yang ringan. Tentu saja bagi sektor
yang tidak terlalu terdampak harus mengikuti ketentuan dari pemerintah untuk memberikan THR
paling lambat H-7
negative - Rudi Martono (Sekretaris Eksekutif DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia) Semua
kalangan tentu memahami kondisi akibat pandem ini.
Ringkasan
MASIH terkait Idulfitri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,
Rachmat Taufik Garsadi, mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) dan posko
pelayanan untuk mengantisipasi aduan seputar tunjangan hari raya (THR) 2021. Ini, menurut
Rachmat, sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta
39