Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

pemerintah daerah untuk membentuk Posko THR 2021. Hal ini termasuk dalam bahasan Surat
Edaran (SE) Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diterbitkan pada 12
April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

PEMPROV BENTUK SATGAS THR

MASIH terkait Idulfitri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,
Rachmat Taufik Garsadi, mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) dan posko
pelayanan untuk mengantisipasi aduan seputar tunjangan hari raya (THR) 2021. Ini, menurut
Rachmat, sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta
pemerintah daerah untuk membentuk Posko THR 2021.

Hal ini termasuk dalam bahasan Surat Edaran (SE) Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diterbitkan pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para
gubernur di seluruh Indonesia.

"SE Nomor 6 Tahun 2021 itu prinsipnya, karena kita pemerintah daerah, otomatis kita akan
mendukung seluruhnya aturan yang dilakukan oleh pusat. Dari situ disampaikan kita membuat
posko, kemudian membuat surat ke kabupaten dan kota, dan stakeholder yang berkaitan dengan
THR," kata Rachmatdi kantor dinasnya, Selasa (13/4).

Sambil menunggu surat dari Gubernur Jabar, katanya pihaknya tengah merencanakan pendirian
posko tersebut. Paling lambat, posko ini akan berdiri di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Jabar di Kota Bandung, dan di lima UPTD yang tersebar di Jawa Barat.

"Paling lambat poskonya sudah ada seminggu lagi. Untuk yang di provinsi kita akan membangun
di kantor dinas dan UPTD, kemudian ada juga nanti di tingkat kabupaten dan kota," katanya.

Rachmat mengatakan pihaknya belum menerima pengajuan kompensasi dari perusahaan yang
menyatakan tidak mampu membayar THR tahun ini. Begitu pun dari kalangan pekerjanya.

"Belum ada laporan karena kemarin kita juga masih menunggu dari kementerian juga. Surat
Gubernur ke bupati dan walikota untuk menindaklanjuti SE tersebut juga baru segera," katanya.

Terkait dengan pembayaran THR, seluruh perusahaan di Indonesia wajib membayarnya sesuai
Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan.

"Berkaitan dengan dampak pandemi, hanya satu yang berbeda, bagi perusahaan yang
terdampak," katanya.

Perusahaan terdampak pandemi, katanya, bisa menyepakati teknis pembayaran THR kembali
bersama para pekerjanya melalui kesepakatan.
"Itu pun dengan melampirkan bukti-bukti bahwa perusahaan ini tidak mampu. Itu saja, tetapi
harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan, tetap. Jadi cuma waktunya saja," katanya.

Klasifiksai

Sekertaris Eksekutif DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Rudi Martono,
mengatakan kondisi sektor usaha terbagi menjadi beberapa klasifikasi.

"Ada yang terdampak sangat berat, ada yang sedang, dan ada juga yang ringan. Tentu saja bagi
sektor yang tidak terlalu terdampak harus mengikuti ketentuan dari pemerintah untuk

40