Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 43
Judul Disnaker Antisipasi Gejolak soal THR
Nama Media Radar Malang
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg3
Jurnalis DAN
Tanggal 2021-04-14 05:41:00
Ukuran 256x115mmk
Warna Warna
AD Value Rp 30.208.000
News Value Rp 90.624.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Yoyok Wardoyo (kepala Dusun IV Desa Tebingsiring) Kami tanggapi SE itu, langsung
menggelar rapat koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang tahun lalu bergejolak tenteng
pembayaran THR bagi karyawan. Kita kedepankan musyawarah dulu
positive - Yoyok Wardoyo (kepala Dusun IV Desa Tebingsiring) SE itu upaya pemerintah untuk
pemulihan ekonomi nasional untuk mengantisipasi adanya gejolak, maka mereka kita ajak
ngobrol (musyawarah) sebagai bentuk antisipasi meredam kemungkinan gejolak yang ada
terkait pemberian THR
neutral - Yoyok Wardoyo (kepala Dusun IV Desa Tebingsiring) Saya imbau pada pengusaha dan
pekerja agar membuat kesepakatan dalam strategi pembayaran THR
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang mengantisipasi gejolak tunjangan hari raya
(THR) sejak jauh-jauh hari. Meski belum ada indikasi gejolak antara perusahaan dengan pekerja
terkait THR, tapi langkah antisipasi sudah diambil. Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok
Wardoyo mengatakan, saat ini sudah terbit Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun
2021. Di mana di dalamnya diatur pelaksanaan THR. Salah satunya, THR harus dibayarkan paling
lama 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.
DISNAKER ANTISIPASI GEJOLAK SOAL THR
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang mengantisipasi gejolak tunjangan hari raya
(THR) sejak jauh-jauh hari. Meski belum ada indikasi gejolak antara perusahaan dengan pekerja
terkait THR, tapi langkah antisipasi sudah diambil.
Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo mengatakan, saat ini sudah terbit Surat
Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang
42