Page 461 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 461
Ketua DPW FSPMI Aceh, Habibi Inseun mengatakan, hingga saat ini pihaknya dari serikat buruh
di Indonesia menolak UU Cipta Kerja. "Kita mendesak mahkamah konstitusi agar segera
membatalkan Omnibuslaw. Khususnya kluster tenaga kerja," katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar Pemerintah Aceh memberlakukan Upah Minimum
Sektoral (UMS) dan juga membentuk dewan pengupahan kabupaten/kota.
Sebab, kata Habibi, upah sektoral di provinsi dan kabupaten/kota terlalu kecil. Sebab di setiap
daerah berbeda sektor usahanya. Ia juga meminta kepada pemerintah agar mengawal
pelaksanaan tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerja, agar pembayarannya tidak dicicil.
"Untuk semua sektor bagian pekerja buruh. Sebab ada teman kami sudah tiga tahun bekerja
tidak dibayar THR-nya," jelasnya.
Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah agar mengusut dugaan korupsi di BPJS
Ketenagakerjaan. Sebab jika dugaan korupsi itunt tidak diusut, para pekerja buruh yang akan
dirugikan. "Jangan sampai pekerja buruh dirugikan. Karena seluruh biaya ketenagakerjaan,
merupakan iuran pekerja buruh," ungkapnya.(hd).
460
