Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2020

dan proyek strategis nasional, dan kawasan ekonomi.

Namun setelah bertemu serikat buruh, pemerintah memutuskan menunda
pembahasan klaster ketenagakerjaan. "Terutama pada klaster ketenagakerjaan
yang dianggap berpihak kepada para investor," ujar Susi.

Pembahasan yang terus berlanjut di tengah Covid-19 ini pun dikritik oleh Wahana
Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia. Terlebih, ada usulan nama baru menjadi RUU
Kemudahan Berinvestasi. "Sejak awal berniat memberikan karpet merah bagi
investasi," kata Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi
Wahyu A. Perdana pada Senin, 27 April 2020.

Bagi Walhi, investasi selama ini, khususnya di industri ekstraktif seperti
pertambangan dan perkebunan terus menyebabkan kerusakan lingkungan dan
hilangnya hak masyarakat. Argumentasi bahwa RUU Cipta Kerja sebagai solusi
pandemi pun dinilai tidak berbasis fakta. "Alih-alih menjadi obat krisis, RUU ini justru
akan melanggengkan krisis," kata Wahyu.

Berbeda dengan Walhi, Peneliti Centre for Strategic and International Studies
(CSIS), Yose Rizal Damuri, mengatakan RUU Cipta Kerja merupakan langkah awal
untuk reformasi ekonomi. Meskipun, kata dia, beleid omnibus law tersebut belum
sempurna.

Menurut Yose, Indonesia punya permasalahan dengan regulasi terkait bisnis.
Padahal investasi, kata dia, adalah kunci untuk meningkatkan tenaga kerja. Ia
menyebut negara-negara lain di Asean telah lebih dulu membuat peraturan serupa.
Vietnam, misalnya, ia menyebut sudah memiliki Project 30, sejak 2010. Ia
mengklaim hasil kebijakan ini sudah terlihat di Vietnam Malaysia dan Thailand juga,
kata dia, telah melakukan hal serupa. Malaysia dengan program Pemudah sejak
2007, dan Thailand dengan Sunset Law pada 2015. "Thailand walau reformasi
regulasi di sana tersendat karena politik, mereka mengeluarkan sunset law. Aturan
ekonomi harus mendapat peninjauan kalau tidak akan dihilangkan. Ini sudah
dilakukan negara Asean lain," ucapnya.

FAJAR PEBRIANTO.

Page 11 of 173.