Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2020

Title RAPAT BALEG DPR PERTIMBANGKAN NAMA BARU UNTUK RUU CIPTAKER
Media Name republika.co.id
Pub. Date 28 April 2020
https://republika.co.id/berita/q9gqp8354/rapat-baleg-dpr-pertimbangkan -nama-baru-
Page/URL
untuk-ruu-ciptaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR
pada Senin (27/4/) diwarnai dengan pertimbangan mencari nama baru untuk
mengganti judul RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDI
Perjuangan, Arteria Dahlan, mengatakan setuju sekali apabila nama RUU Cipta Kerja
diganti dengan RUU Kemudahan Berinvestasi.

"Saya ini senang dengan (usulan) Pak Sarman Simanjorang tadi mengatakan ini
bukan Cipta Kerja ini, Undang-Undang Kemudahan Berinvestasi namanya," ujarnya
mengomentari usulan yang pertama kali dicetuskan Ketua Umum Himpunan
Pengusaha Pribumi Indonesia, Sarman Simanjorang.

Dahlan mengatakan alasan persetujuannya mengenai perubahan nama itu adalah
karena materi muatan RUU Cipta Kerja tentang bagaimana menciptakan lapangan
kerja yang seluas-luasnya sangat sedikit sekali. "Kita lihat dari klaster yang
dihadirkan dan dari materi muatan yang hadir, ini justru terkait dengan lapangan
kerja seluas-luasnya dan penciptaannya itu sangat sedikit sekali," ujar Arteria.

Sementara itu, anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari,
menangkap keinginan pemerintah membuat payung hukum untuk kebangkitan
ekonomi. "Ya, sebelum COVID-19 saja kita sudah agak stagnan (pertumbuhan
ekonominya), apalagi setelah COVID-19 ini. Tentu harus ada satu percepatan-
percepatan pembangunan yang kita bisa menciptakan lapangan kerja, kita bisa
membangkitkan ekonomi kita lagi," katanya.

Arteria kemudian mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Kebangkitan
Ekonomi. RUU tersebut nantinya tidak hanya memangkas regulasi yang berbelit-
belit, namun juga mengakomodir keinginan untuk membangkitkan ekonomi dengan
tetap menjamin hak-hak masyarakat. "Hak buruh misalnya, untuk jaminan
kesejahteraan buruh. Kemudian hak atas tanah yang dimiliki oleh publik, termasuk
juga masyarakat adat. Kemudian jaminan atas lingkungan hidup, kemudian para
petani, dan sebagainya," katanya Ia ingin mengetahui apakah adanya permasalahan
hak-hak masyarakat yang disebutkan tadi harus dikesampingkan dulu dengan
alasan untuk membuka investasi seluas-luasnya atau justru bisa dikompromikan
agar ikut masuk dalam pembahasan RUU Omnibus Law yang saat ini masih
bernama RUU Cipta Kerja.

Page 6 of 173.