Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JANUARI 2020
P. 51

Title          MENTERI PERINDUSTRIAN SOROTI KETIDAKADILAN SISTEM UPAH PER BULAN
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      06 Januari 2020
                              https://bisnis.tempo.co/read/1291849/menteri-perindustrian-soroti-keti dakadilan-sistem-
               Page/URL
                              upah-per-bulan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada ketidakadilan
               dalam sistem upah per bulan yang selama ini berlaku di tanah air. Sebab,
               perusahaan tidak bisa menghitung secara tepat dan detail produktivitas dari tenaga
               kerja mereka.

               "Karena ada yang 20 hari, 15 hari, 24 hari, gajinya sama," kata Agus dalam
               konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2020.

               Rencana upah per jam ini adalah salah satu materi dalam Omnibus Law Cipta
               Lapangan Kerja yang tengah berjalan. Meski begitu, ketentuan ini hanya berlaku
               untuk pekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu atau 7 per hari hari
               kerja, Senin-Jumat. Sementara, upah untuk pekerja 40 jam per minggu atau 8 jam
               per hari kerja tetap bulanan.

               Tapi, rencana ini ditolak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden
               KSPI Said Iqba mengatakan rencana ini bisa membuat buruh menerima upah
               bulanan di bawah nilai upah minimum. "Jika diterapkan, pengusaha bisa seenaknya
               secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh," katanya, dalam siaran pers,
               Jumat, 27 Desember 2019

               Agus percaya penetapan gaji berdasarkan jam kerja akan meningkatkan
               produktivitas bagi industri. Sebab, akan ada kepastian dan ukuran produktivitas dari
               masing-masing pekerja yang mereka miliki.

               Akibatnya, industri tersebut bisa memiliki daya saing yang lebih baik. Ujungnya,
               penerapan tenaga kerja ke depan jadi akan meningkat ketika industri kian
               berkembang. "Jadi tinggal diatur saja berapa upah perjamnya, tentu tidak
               merugikan pekerja itu sendiri, tinggal diatur saja kok, gak ada masalah," ujar Agus.

               Agus lalu menyebut bahwa negara-negara industri seperti Amerika Serikat yang
               sudah menerapkan upah per jam. Memang, kata dia, infrastruktur untuk
               mendukung upah per jam ini harus disiapkan lebih dahulu. "Tapi enggak ada
               masalah, tinggal siapkan saja," ujarnya. FAJAR PEBRIANTO





                                                       Page 50 of 51.
   46   47   48   49   50   51   52