Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JANUARI 2020
P. 49
manusia.
Rohim menegaskan, banyaknya masalah yang menimpa dan lemahnya pengawasan
TKI di Timur Tengah menjadi alasan Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmennaker) RI Nomor 260 Tahun 2015
tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna
Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.
"Dalam Kepmenaker tersebut tegas disebutkan larangan untuk mengirimkan tenaga
kerja pada 19 negara di Timur Tengah," katanya.
Tetapi kenyataannya, lanjut Rohim, sampai hari ini masih ada oknum-oknum yang
melakukan pengiriman TKI ke wilayah tersebut. Masih saja ada pihak yang hanya
untuk keuntungan pribadi mengirimkan TKI ke kawasan Timur Tengah.
"Lalu dimana peran BNP2TKI?," ungkapnya.
Rohim menyebutkan, Balai Latihan Ketenagakerjaan Luar Negeri (BLKLN) seperti PT
Putra Timur Mandiri misalnya, sampai saat ini masih sangat leluasa mengirimkan
TKI ke Timur Tengah.
"Apa peran Direktorat Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI? Ada apa dengan Ibu
Martireni Narmadina (Kasubdit Pengamanan Direktorat Pengamanan dan
Pengawasan BNP2TKI)?," ujarnya.
Selaku orang yang mengawasi dan mengamankan TKI sejak keberangkatan sampai
kepulangan, kata dia, tidak mungkin Martireni Narmadina tidak mengetahui
persoalan ini. Sehingga terjadi semacam pembiaran pada lembaga yang jelas-jelas
telah melakukan pelanggaran. Banyaknya TKI ilegal yang ditangkap di Timur
Tengah adalah bukti nyata pembiaran tersebut.
Page 48 of 51.
