Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JANUARI 2020
P. 45
sudah memanggil Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan
penjelasan.
"Rancangan peraturan wali kota tersebut sempat dikembalikan untuk pencermatan
namun tidak ada perubahan apapun setelah ditetapkan," katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta Sarwanto
mengatakan, tetap akan mengedepankan sisi kemanusiaan dalam pemberian hak
cuti melahirkan untuk pegawai perempuan yang berstatus tenaga bantuan dan
tenaga teknis.
Ia mengatakan, ketentuan dalam peraturan wali kota harus disesuaikan dengan
kebijakan pengadaan jasa yang berlaku dan aturan teknis yang lebih detail akan
ditetapkan dalam surat perjanjian kerja dari tiap pegawai.
"Jika ada pegawai yang ingin melahirkan tentu tidak akan diberikan kesempatan.
Kami tetap mengedepankan sisi kemanusiaan," katanya.
Meskipun demikian, lanjut dia, pegawai tetap perlu memperhatikan Peraturan Wali
Kota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2019 yaitu tidak diperbolehkan tidak masuk
kerja selama satu bulan berturut-turut.
"Yang perlu digarisbawahi adalah kata berturut-turut. Tentunya, ada mekanisme
cuti yang bisa diatur. Misalnya masuk satu hari kemudian melanjutkan cuti kembali,"
katanya.
Oleh karena itu, Sarwanto berharap pegawai perempuan tidak perlu khawatir terkait
peraturan baru tersebut karena hak cuti melahirkan akan tetap diberikan.
Page 44 of 51.
